Enewsinesia.com, Mamuju : Alokasi belanja hibah yang dinilai cukup besar bakal jadi perhatian khusus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mamuju.
Eksekutif mengajukan belanja hibah senilai Rp 57,621 miliar dalam KUA PPAS APBD 2020. Nominalnya naik 226 persen dari tahun 2018 yang sebelumnya hanya Rp 17, 633 miliar. Meski anggaran Pilkada terakumulasi dalam usulan itu, namun tetap saja dinilai perlu untuk diselisik lebih jauh.
Anggota Banggar DPRD Mamuju, Sugianto menegaskan, eksekutif mengusulkan anggaran pilkada senilai Rp 40,478 miliar, tetapi belum pasti diakomodir. Masih dibahas. Apalagi sisa anggaran senilai Rp 17,143 miliar yang belum jelas pengalokasiannya.
“Sehingga kami masih akan bahas secara umum untuk didiskusikan dengan TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red),” kata Sugianto, Kamis 7 November, sore.
Apalagi, kata dia, baru kali ini terjadi TPAD memberikan alokasi anggaran tanpa dikoordinasikan ke DPRD Mamuju. Sementara tupoksi eksekutif dan legislatif dinilai sangat jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
“Biasanya diberitahukan. Nah ini tidak ada. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran pemerintah sehingga mengabaikan semua itu. Wallahualam.
Yang jelas kalau tidak sempat dibahas dalam forum ini (Banggar), kita kuliti melalui pembahasan RKA,” pungkasnya.
- Editor Saharuddin Nasrun
