ENEWS PEMILU •• Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bulukumba Bersatu, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan A. P. Pettarani, Kota Makassar, Rabu (11/12/2024).
Aksi unjuk rasa itu degelar terkait dugaan politik uang yang terjadi di Butta Panrita Lopi (Kabupaten Bulukumba).
Massa aksi juga terpantau membawa sebuah spanduk yang bertuliskan “Copot Bawaslu Sulsel dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba”.
Salah seorang pengunjuk rasa, Pardi menyampaikan, kedatangan mereka bukan pertama kali tapi sudah kesekian kalinya.
“Aksi kami adalah aksi damai, kami hanya datang mempertanyakan sampai dimana kasus money politic yang terjadi di Kabupaten Bulukumba,” ucap Pardi dalam orasinya.
Pardi menilai bahwa kecurangan yang terjadi di Butta Panrita Lopi adalah kecurangan yang massif dan terstruktur.
Sementara Jendral Lapangan (Jendlap), Isranda Lattol menyebut bahwa pilkada di Bulukumba “Mandul” dan cacat demokrasi dengan hadirnya beberapa kasus yang sampai hari ini belum ada kejelasan penyelesaiannya.
“Kehadiran kami di sini dengan membawa Grand Isu: Mandulnya Bawaslu di Tangan Kapitalis,” ucap Jendlap.
Berikut tuntutan para pengunjuk rasa;
1. Mendesak Bawaslu Provinsi Transparansi Mekanisme Dalam Menindaklanjuti Laporan Warga Bulukumba Terhadap Paslon 2;
2. Mendesak DKPP Untuk Segera Melakukan PTDH Terhadap 3 Komisioner Bulukumba Yang Mandul Dan Tak Berdaya Menangani Kasus Tersebut;
3. Mendesak Bawaslu Provinsi Sulsel Agar Melakukan PK Atas Laporan TSM Sodara Akbar Nur Alifah Yang Dianggap Telah Memenuhi Unsur Material Dan Formal Tetapi Tidak Ditindaklanjuti Oleh Bawaslu Provinsi;
4. Tegakkan Supermasi Hukum Dibutta Panrita Lopi.
Sementara, Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad yang menemui pengunjuk rasa meminta waktu dua hari untuk mempelajari tuntutan tersebut.
“Kami akan pelajari dulu kembali (tuntutannya. Red) lalu kemudian dua hari kedepan baru kami kabari,” kata Saiful di hadapan massa aksi.
Sebelum meninggalkan lokasi, para pengunjuk rasa melempari kantor Bawaslu Sulsel dengan telur sebagai tanda ketidakpercayaan mereka terhadap penyelenggara pemilu itu.
Jurnalis: Muhammad Jufri
