ENEWS, SINJAI ••》Maraknya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan mendapat perhatian Anggota DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur. Ia meminta masyarakat tidak panik dan melakukan panic buying karena dikhawatirkan justru memperparah antrean serta mengganggu distribusi BBM.
Achmad Fauzan mengatakan masyarakat tidak perlu melakukan pembelian BBM secara berlebihan selama ketersediaan dan distribusi masih terus dijaga oleh pemerintah bersama Pertamina.
“Jadi terkait maraknya antrean di Sulawesi Selatan, DPRD mengimbau masyarakat untuk tidak terjadi panic buying,” ujar Achmad Fauzan, Rabu (9/9/2026).
Legislator Fraksi PPP itu mengungkapkan, DPRD Sulsel telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan stok dan pasokan BBM tetap tersedia di 24 kabupaten/kota.
“Kita sudah berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tetap terpenuhi,” katanya.
Menurutnya, antrean panjang tidak boleh serta-merta membuat masyarakat memborong BBM. Jika pembelian dilakukan secara berlebihan karena kepanikan, tekanan terhadap pasokan justru dapat semakin besar.
Karena itu, ia meminta masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak menimbun.
Selain itu, Achmad Fauzan juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM. Ia mengatakan DPRD Sulsel bersama pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan.
“Pemprov Sulsel, DPRD Sulsel dan Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi dengan APH untuk melakukan pengawasan dan penindakan terkait oknum-oknum yang ingin bermain,” tegasnya.
Ia meminta pengawasan tidak hanya berhenti pada ketersediaan stok, tetapi juga menyasar distribusi di lapangan. Menurutnya, BBM bersubsidi harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang memang berhak.
Achmad Fauzan juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih selektif menerbitkan rekomendasi BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan.
“Rekomendasi harus diberikan sesuai dengan peruntukan serta besaran alokasi yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, rekomendasi yang tidak sesuai peruntukan berpotensi membuka celah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Hal ini penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan digunakan sesuai kebutuhan,” katanya.
Tak hanya BBM, Achmad Fauzan juga mendorong penambahan pasokan LPG ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan.
Menurutnya, kekeringan tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian. LPG dibutuhkan petani untuk mendukung aktivitas pompanisasi guna mengairi persawahan yang terdampak kekeringan.
“Kita telah berkoordinasi agar penambahan pasokan menjadi perhatian karena kondisi kekeringan turut berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah,” ungkapnya.
“Dalam waktu dekat ini akan ada penambahan pasokan LPG ke daerah yang terdampak kekeringan, khususnya di sektor pertanian untuk pompanisasi petani,” tambahnya.
Achmad Fauzan berharap koordinasi lintas sektor tersebut mampu menjaga pasokan energi tetap aman sekaligus mencegah terjadinya permainan dalam distribusi.
“Semoga dengan koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang diperkuat, distribusi BBM di Sulawesi Selatan berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Reporter: Asrianto
