ENEWS, MAJENE ••》Perubahan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali dikeluhkan warga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sejumlah warga di Desa Manyamba, Kecamatan Tammerodo Sendana, mengaku mengalami perubahan desil secara drastis, dari desil 1 menjadi desil 8.
Perubahan tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi sosial-ekonomi warga di lapangan. Bahkan, seorang warga mengaku dalam data DTSEN tercatat memiliki satu unit mobil, padahal dirinya menyatakan tidak pernah memiliki kendaraan tersebut.
Seorang ibu warga Desa Manyamba yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku terkejut setelah mengetahui status desilnya berubah dari desil 1 menjadi desil 8.
“Saya sangat kaget setelah mengetahui desil saya naik menjadi desil 8. Padahal sebelumnya berada di desil 1. Kenapa tiba-tiba ada perubahan seperti ini? Saya merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi saya,” ujarnya kepada Enews, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, perubahan desil tersebut berdampak langsung terhadap peluangnya mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Ia mempertanyakan dasar penetapan data karena kondisi ekonomi yang tercantum dalam sistem, menurutnya, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Salah satu data yang dipersoalkan adalah keterangan kepemilikan kendaraan. Dalam DTSEN, ia disebut memiliki satu unit mobil.
“Saya heran kenapa tiba-tiba dinyatakan memiliki mobil. Padahal saya sama sekali tidak memiliki mobil. Pendamping PKH juga seharusnya mengetahui dan melihat langsung bagaimana kondisi kehidupan saya,” katanya.
Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, menurutnya, ia justru diarahkan untuk menemui operator desa yang menangani pemutakhiran data.
Ketika mendatangi operator desa, ia kembali diarahkan berkoordinasi dengan pendamping PKH. Kondisi tersebut membuat warga merasa tidak mendapatkan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan data.
“Saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada pendamping PKH dan operator desa. Tetapi mereka saling mengarahkan. Akhirnya saya merasa lelah karena tidak mendapatkan penjelasan yang jelas,” ungkapnya.
Ia menduga persoalan perubahan desil tidak hanya dialaminya. Menurutnya, sejumlah warga di wilayah Kecamatan Tammerodo Sendana juga mengalami persoalan serupa.
Karena itu, ia meminta Dinas Sosial Kabupaten Majene turun melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data warga yang mengalami perubahan desil secara tidak sesuai dengan kondisi faktual.
“Saya berharap Dinas Sosial Kabupaten Majene segera turun tangan mengevaluasi data di lapangan. Menurut saya, bukan hanya saya yang mengalami desil tiba-tiba melonjak. Banyak warga di Kecamatan Tammerodo yang mengalami persoalan serupa sehingga akhirnya tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, pihak Dinas Sosial Kabupaten Majene menyatakan telah mengarahkan pendamping PKH untuk mendorong pembaruan data melalui operator di masing-masing desa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene, Hj. Najibah B. Fattah, S.Ag., M.Pd.I., mengatakan perubahan atau pembaruan desil dapat diproses melalui mekanisme pemutakhiran data di tingkat desa.“Kami arahkan untuk melakukan pembaruan data untuk perubahan desil melalui operator masing-masing desa,” ujar Najibah kepada ENews, Senin (24/8/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam memastikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tercermin secara akurat dalam DTSEN.
Warga berharap mekanisme tersebut tidak berhenti pada pengalihan tanggung jawab antara pendamping PKH dan operator desa. Mereka meminta adanya verifikasi faktual agar data penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Sebab, ketidaksesuaian data berpotensi membuat warga yang secara ekonomi membutuhkan justru keluar dari daftar penerima bantuan, sementara bantuan sosial pemerintah semestinya diberikan berdasarkan kondisi dan kriteria yang sebenarnya.
“Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah seharusnya benar-benar tepat sasaran, bukan justru diberikan kepada orang yang tergolong mampu sementara warga yang membutuhkan malah tidak mendapat bantuan,” tutup Najibah.
Jurnalis: M. Kamil
