ENEWS, BONE ••》Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, serta gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kembali memantik keresahan masyarakat. Kondisi yang disebut telah berlangsung cukup lama itu dinilai semakin menyulitkan masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan.
Kebutuhan solar untuk operasional mesin pompa pertanian dan aktivitas nelayan disebut meningkat. Namun, masyarakat justru menghadapi kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
Di tengah kondisi itu, Suara Rakyat Merdeka mendesak Kapolres Bone yang baru untuk mengambil langkah tegas memberantas dugaan praktik mafia BBM dan mengusut rantai distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Kerua Suara Rakyat Merdeka, Asmarjun menilai kepolisian harus memastikan kelangkaan yang terjadi bukan akibat permainan oknum dalam distribusi.
“Kami meminta dan tegas memberi pengertian kepada Kapolres yang baru bertugas untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau Pak Kapolres tidak bisa mengambil langkah tegas dan menyelesaikan masalah ini, lebih baik angkat kaki dari Bone. Tak ada gunanya kepolisian bagi masyarakat kalau tidak bisa mengayomi,” terang Asmarjun, Ahad (16/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi bentuk tekanan agar Kapolres Bone menunjukkan langkah konkret dalam menjawab keresahan masyarakat.
“Kalau tidak mampu memberantas mafia BBM dan mengatasi persoalan distribusi yang merugikan masyarakat, lebih baik mundur saja daripada persoalan ini terus dibiarkan,” tegasnya.
Sorotan juga muncul terhadap dugaan adanya oknum yang bermain dalam distribusi BBM bersubsidi. Bahkan, terdapat tudingan di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan oknum penegak hukum sebagai pihak yang membekingi praktik tersebut.
Tudingan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan. Karena itu, kepolisian didorong tidak sekadar melakukan penertiban di tingkat pengecer, tetapi menelusuri rantai distribusi dari pemasok hingga konsumen.
Menurut Suara Rakyat Merdeka, berdasarkan data yang dirilis Pertamina, kuota BBM untuk Kabupaten Bone dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
Jika kuota tersedia dalam jumlah memadai, tetapi masyarakat tetap kesulitan memperoleh solar, maka kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem distribusi dan pengawasan.
Persoalan serupa juga terjadi pada LPG 3 kilogram. Kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat masyarakat dikeluhkan karena LPG bersubsidi merupakan kebutuhan rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Masyarakat meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera memastikan penyebab kelangkaan tersebut, termasuk menindak tegas apabila ditemukan praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun permainan harga.
Kapolres Bone yang baru kini dihadapkan pada tuntutan publik untuk membuktikan komitmen menjaga distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar kelangkaan barang subsidi, tetapi menyangkut kebutuhan hidup dan keberlangsungan usaha petani serta nelayan. Karena itu, jika aparat dinilai tidak mampu memberikan solusi dan menindak dugaan mafia BBM, desakan “mundur saja” menjadi bentuk kekecewaan yang disampaikan masyarakat.
