ENEWS, BONE ••》Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Bone, Dr. Rahmatunnair, S.Ag., M.Ag., mengapresiasi kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di kampus, Senin (10/8/2026).
Rahmatunnair mengatakan, sejumlah tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti oleh pihak kampus. Bahkan, beberapa di antaranya disebut telah direalisasikan dalam 100 hari kerja kepemimpinan Rektor IAIN Bone periode 2026–2030, Prof. Dr. H. Lukman Arake, Lc., M.A.
“Bahkan ada yang sudah terlaksana dalam rentang waktu kepemimpinan 100 hari kerja Rektor baru IAIN Bone, periode 2026–2030 adalah Prof. Dr. H. Lukman Arake, Lc., M.A.,” ujar Rahmatunnair kepada ENews Indonesia, Rabu (12/8/2026).
Ia menegaskan, pihak kampus tetap membuka ruang terhadap aspirasi mahasiswa, khususnya tuntutan yang berkaitan dengan transparansi kebijakan dan pengelolaan kampus.
Namun, Rahmatunnair mengoreksi informasi yang beredar di media sosial terkait jumlah mahasiswa yang mengikuti aksi.
Menurutnya, massa aksi tidak mencapai ratusan orang sebagaimana narasi yang beredar.
“Jumlahnya sekitar 10 orang. Jadi kami koreksi narasi yang beredar di media sosial. Tapi di luar dari pembahasan itu, tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa IAIN Bone menggelar aksi yang menyoroti transparansi pengelolaan anggaran dan sejumlah kebijakan kampus.
Mahasiswa meminta pihak kampus membuka data mengenai pengadaan dan distribusi almamater, pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), mekanisme penetapan penerima KIP Kuliah, kerja sama dengan mitra, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
Dalam persoalan almamater, mahasiswa mempertanyakan kesesuaian antara anggaran yang telah dialokasikan dengan realisasi pengadaan dan distribusinya. Mereka meminta informasi mengenai jumlah anggaran, jumlah almamater yang diadakan, serta mahasiswa yang telah menerima.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa IAIN Bone, Fharel, mengatakan mahasiswa meminta penjelasan berdasarkan data agar tidak muncul kesimpulan sepihak.
“Kalau almamater sudah dianggarkan, pertanyaan kami sederhana: anggarannya berapa, pengadaannya bagaimana, barangnya berapa, dan sudah dibagikan kepada siapa saja? Kalau memang ada penundaan, apa penyebabnya?” kata Fharel.
Mahasiswa juga meminta transparansi dalam penetapan kelompok UKT, termasuk dasar pengolahan dan verifikasi data ekonomi mahasiswa.
Selain itu, mekanisme survei dan verifikasi penerima KIP Kuliah turut dipertanyakan untuk memastikan bantuan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria.
“Kami tidak sedang menghakimi penerima KIP. Yang kami pertanyakan adalah sistemnya. Bagaimana surveinya, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana kampus memastikan penerimanya tepat sasaran?” ujar Jenderal Lapangan Aliansi, Rian Ade Saputra.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan kerja sama IAIN Bone dengan mitra. Mahasiswa meminta informasi mengenai pendapatan yang dihasilkan dari kerja sama tersebut, mekanisme penerimaan, serta penggunaannya.
Mahasiswa juga mendesak keterbukaan RKAT sebagai dokumen yang memuat perencanaan dan prioritas penggunaan anggaran kampus.
Aliansi menegaskan tuntutan tersebut ditujukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi, bukan untuk menyerang pihak tertentu.
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan meminta jawaban berdasarkan data apabila belum memperoleh penjelasan substantif dari pihak kampus.
Bagi mahasiswa, keterbukaan data dinilai penting agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kampus dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan kepada sivitas akademika.
