ENEWS, BONE ••》Malam di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mendadak memanas.
Ratusan buruh yang sudah tiga pekan bekerja tanpa menerima upah akhirnya meluapkan kekecewaan. Senin malam (10/8/2026), protes yang awalnya menuntut pembayaran hak pekerja berubah menjadi kericuhan.
Pihak mandor proyek menjadi sasaran kemarahan massa.
Mandor yang diketahui bernama Samsuri bahkan nyaris menjadi sasaran amukan para pekerja. Beruntung, ia segera diamankan ke kantor manajemen sehingga situasi tidak berkembang menjadi aksi kekerasan.
Namun, emosi buruh telanjur memuncak.
Kantor yang berada di area proyek ikut menjadi sasaran. Kaca jendela dan pintu kantor pecah hingga berserakan di lantai.
Puluhan personel Polsek Tanete Riattang dan Polres Bone kemudian diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi dan mencegah kericuhan meluas.
Di balik kericuhan tersebut, ada satu persoalan yang terus diteriakkan para buruh: upah mereka belum dibayarkan.
Tiga Pekan Menunggu Upah
Salah seorang pekerja, Alwi, mengaku sudah tiga minggu bekerja tanpa menerima pembayaran.
Padahal, kesepakatan pembayaran upah disebut dilakukan setiap dua minggu.
Bagi pekerja yang datang dari luar daerah, keterlambatan tersebut bukan persoalan sepele. Mereka harus bertahan hidup jauh dari keluarga tanpa uang yang semestinya menjadi hak mereka.
Alwi mengaku terpaksa berutang ke warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini saya tiga minggu belum digaji, sementara keluarga di kampung sudah minta terus. Kami para pekerja dominan dari Jawa, jauh-jauh ke Sulsel untuk cari nafkah, tapi kami justru terpaksa ngutang kiri kanan ke warung untuk buat makan karena gaji belum terbayarkan,” ungkap Alwi.
Ini bukan kali pertama persoalan pembayaran upah terjadi.
Beberapa pekan sebelumnya, para buruh juga sempat melakukan aksi protes dengan persoalan serupa. Saat itu, masalah pembayaran disebut sempat mendapatkan solusi.
Para pekerja pun kembali bekerja dengan harapan persoalan tersebut tidak terulang.
Namun, harapan itu kembali kandas.
Rp500 Juta Diberikan, Tapi Upah Tetap Tersendat
Persoalan pembayaran upah kemudian dibawa ke Mapolres Bone untuk dimediasi.
Polisi mempertemukan pihak manajemen proyek, mandor, serta perwakilan pekerja untuk mengurai persoalan yang memicu kericuhan.
Dari mediasi tersebut, muncul fakta mengenai aliran dana yang sebelumnya diberikan pihak manajemen kepada mandor.
Pihak manajemen mengaku telah menyerahkan kasbon sebesar Rp500 juta kepada mandor. Dana itu semestinya membantu memenuhi kebutuhan pembayaran upah para pekerja.
Namun, menurut manajemen, uang tersebut justru digunakan untuk membayar supplier sembako.
Muhajis dari pihak manajemen mengatakan dana tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi untuk membantu pembayaran upah.
“Tadi itu sebenarnya kita sudah berikan kompensasi berupa kasbon ke mandor untuk membayarkan upah ke pekerja, namun itu tidak dilakukan, melainkan membayarkan supplier-nya dia yang katanya menurut dia juga sudah mendesak untuk dibayarkan,” ungkap Muhajis.
Menurut Muhajis, pihak manajemen merasa telah memenuhi kewajibannya terhadap proyek dan pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Bahkan, kata dia, manajemen disebut beberapa kali memberikan dana lebih besar dari nominal yang diajukan untuk membantu kebutuhan pekerja, termasuk ongkos mereka yang hendak pulang ke daerah asal.
“Sebenarnya kami pihak manajemen sudah memenuhi semua kewajiban, bahkan kebijakan melebihi kewajiban mereka ke kami yaitu progres pengerjaan proyek. Tapi mungkin ada persoalan internal di manajemen pada mandor dan para pekerja ini yang tidak berjalan dengan baik,” tambahnya.
Rp425 Juta Disebut Dipakai Bayar Supplier
Di hadapan polisi, Samsuri kemudian memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana Rp500 juta tersebut.
Ia mengakui uang dari manajemen terlebih dahulu digunakan untuk membayar supplier yang disebut telah mendesak agar kewajibannya segera dilunasi.
“Uang yang diserahkan oleh pihak manajemen ke kami, kami bayarkan dulu ke supplier kami karena mereka juga sudah mendesak. Sementara ini juga untuk kepentingan teman-teman pekerja, termasuk makan dan rokok mereka,” kata Samsuri.
Dari Rp500 juta yang diberikan manajemen, Samsuri menyebut sekitar Rp425 juta digunakan untuk membayar supplier.
Artinya, tersisa sekitar Rp75 juta.
Dana yang tersisa tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan pembayaran upah ratusan buruh yang telah bekerja.
Di titik inilah persoalan semakin rumit.
Manajemen mengaku telah menggelontorkan dana untuk membantu pembayaran pekerja. Sementara buruh mengaku tetap belum menerima upah sesuai kesepakatan.
Sementara mandor mengakui sebagian besar dana tersebut telah dialihkan untuk membayar supplier.
Polisi Turun Tangan, Mediasi Berlanjut
Situasi yang sempat memanas membuat polisi mengambil langkah cepat.
Para pihak kemudian dibawa ke Mapolres Bone untuk menjalani mediasi. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi di lokasi proyek masih dianggap rawan dan dikhawatirkan terjadi aksi susulan.
Mediasi menjadi upaya untuk mencari jalan keluar sekaligus memastikan persoalan pembayaran upah tidak kembali memicu kericuhan.
Di sisi lain, pihak manajemen disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait kerusakan yang terjadi di area proyek.
Para buruh sendiri tetap pada tuntutan awal mereka: upah dibayarkan.
Bagi mereka, uang tersebut bukan sekadar angka dalam catatan pembayaran.
Sebagian besar pekerja datang dari luar daerah. Mereka meninggalkan keluarga dan kampung halaman demi mencari penghasilan di proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Bone.
Ketika upah tersendat hingga tiga pekan, mereka bukan hanya kehilangan pemasukan.
Mereka juga harus berutang untuk sekadar bertahan hidup.
Kini, setelah protes berujung kericuhan, persoalan tersebut berada di meja mediasi polisi.
Pertanyaannya tinggal satu: kapan upah ratusan buruh yang telah bekerja itu benar-benar dibayarkan?
