ENEWS, BONE •• Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penguatan Kelembagaan di Hotel Helios, Jl. Langsat, Kabupaten Bone, pada hari Selasa, 28 Oktober 2025.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, S.E., M.I.Kom., dan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Bone, Alwi, S.E., S.H. Rapat ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Bone.
Dr. Rahmatunnair, M.Ag., dan Mulyadi Prayitno bertindak sebagai moderator dalam rapat evaluasi yang mengangkat tema “Membangun Kelembagaan yang Partisipatif dan Kolaboratif”.
Dalam pemaparannya, Dr. Rahmatunnair menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Bone dinilai cukup efektif.
“Indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 81%, melampaui target nasional sebesar 79%. Walaupun demikian, beberapa perbaikan masih diperlukan,” jelas Dr. Rahmatunnair.
Lebih lanjut, Dr. Rahmatunnair menjelaskan bahwa Pemilu 2024 di Kabupaten Bone berjalan dengan baik berkat kesadaran masyarakat yang tidak hanya sekadar ikut-ikutan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat, bukan hanya sekadar menggunakan hak suara.
“Jadi, efektivitas pemilu tidak hanya diukur dari segi kuantitatif, tetapi juga kualitatif,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa indikator lain dari efektivitas pemilu adalah peran serta semua pihak dalam mengawasi jalannya pemilu, termasuk Bawaslu.
“Pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu, melainkan membutuhkan peran serta dari berbagai elemen masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Mulyadi Prayitno memaparkan lebih detail mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan dengan mengambil contoh sistem demokrasi di negara Filipina.
“Keunggulan negara Filipina dalam penerapan demokrasi terletak pada partisipasi aktif dari semua elemen masyarakatnya. Tidak hanya sekadar memberikan hak suara, tetapi masyarakat juga membuka donasi dana demi suksesnya pemilu,” ungkapnya.
“Banyak lembaga yang belajar ke Filipina. Saya sendiri pernah belajar ke sana bersama Almarhum Mappinawang, mantan Ketua KPU Sulsel,” katanya.
Mulyadi juga memaparkan hak-hak masyarakat sebagai hak asasi manusia: hak sipil politik, hak pendidikan hak ekonomi, hak sandang pangan dan lainnya. (Redaksi)
