ENEWSINDONESIA.COM, POLMAN — Dua dekade kepemimpinan keluarga Masdar tak memberikan perubahan di Kabupaten Polewali Mandar, kepemimpinannya juga masih bagian dari dinasti kekuasaan. Politisi muda pun berkumpul membahas persiapan Pilkada Polman 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Awaluddin sebagai inisiator pertemuan para politisi muda di warkop Rakyat Wonomulyo, Polman, Jumat (14/5/2021). Dalam pertemuan itu, Politisi Nasdem mengatakan kegiatan ini sudah kami agendakan yang kedua kalinya untuk membahas dan membangun komunikasi mengenai kesiapan para tokoh politik muda Polman untuk mengambil ruang politik di tahun 2024.
Hadir pada pertemuan tersebut, Ajbar (senator), Abdul Halim (Wakil Ketua II DPRD sulbar) , Abdul Rahim (Wakil Ketua III DPRD Sulbar) , Fariduddin Wahid (Anggota DPRD Polman), Jufri Mahmud (Ketua DPRD Polman), Syamsuddin (Politisi PDIP Sulbar), Ichsan Sahabuddin (Pengamat Politik), Awaluddin (Politisi Nasdem), Jabal Nur Muhammad (aktivis), Gazali Lopa (aktivis).
“Melihat Pemerintahan Kabupaten Polman yang dikuasai Matakali 20 tahun terakhir adalah pemantik dari pertemuan ini, diskusi ini sudah berjalan secara intens baik dari DPRD Kabupaten, Provinsi dan Senator DPD RI. Sudah saatnya pemerintahan ini diberikan kesempatan dan ruang untuk membangun perubahan,” ungkap Awal Politisi Nasdem usai pertemuan diskusi itu.
Lebih lanjut Awaluddin mengatakan, pertemuan ini akan terus dilakukan dengan mengajak tokoh-tokoh dan pemuda lainnya demi perubahan daerah kita.
Senator DPD RI Dapil Sulbar Ajbar menuturkan ini bagian dari reaksi dan kegelisahan para politisi muda melihat kondisi Polman, utamanya mengenai dinasti yang dibangun klan Masdar selama 20 tahun terkahir.
“Kita sudah dipimpin dua bersaudara adik dan kaka, apa indikator berhasilnya selama ini? Bagi saya tidak ada, makanya legislator muda Polman ini hadir dengan gagasan untuk perubahan Polman,” kata Ajbar.
Menurutnya, pihaknya akan mendorong tokoh muda, diluar dari dinasti yang ada. Ia juga optimis bisa memenangkan pertarungan politik di Polman.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar Abdul Halim mengatakan pihaknya akan serius menyatukan ide dan gagasan para politisi muda untuk menumbangkan klan Dinasti di Polman.
“Ini momentum para politisi muda dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Polman tanpa dinasti. Poros muda ini akan lahir calon pemimpin yang akan menumbangkan dinasti di Polman,” ungkap Halim Politisi PDIP Sulbar.
Lebih lanjut ia menjelaskan, menang kalah dalam sebuah kontestasi merupakan hal biasa. Namun, bukan tidak mungkin, kandidat yang memiliki keberanian tersebut bakal menjadi suksesor Bupati Polman.
Ketua DPRD Polman Jufri Mahmud, mengatakan semenjak menjabat 2 tahun Ketua DPRD di Polman, belum ada perubahan, mulai dari pertumbuhan ekonomi tidak pernah tercapai kemudian kemiskinan bergerak naik di Indonesia dan tertinggi di Sulbar, kemudian IPM terendah, Pengangguran dimana-mana karena sulitnya lapangan pekerjaan, Itu yang saya amati terkait dengan jabatan saya selama dua tahun ini.
“Kepemimpinan klan Matakali di Polewali Mandar tidak memberikan perubahan signifikan, utamanya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dimana Polman masih tertinggi di Sulbar. Kedepannya kita berharap Polman menjadi lebih baik,” ujar Politisi Golkar Polman.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Abdul Rahim, dari diskusi tadi secara empiris, bahwa ternyata ada problem di pemerintahan Polman selama ini, tentu ini sudah cukup merepresentasi apa yang sebenarnya terjadi hari ini.
“Kalau tidak mau dikatakan gagal, sudah saatnya untuk diganti. Kita harus melihat dan mencermati sejumlah indikator kemajuan pembangunan suatu daerah kita ini, nyaris memperihatinkan semua,” pintanya.
Lebih lanjut Politisi Nasdem Sulbar mengatakan, akan sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan generasi, daerah dan demokrasi yang susah payah kita bangun kalau kita terus membiarkan hegemoni kekuasaan berada di tangan satu klan.
“Kedepannya Polman ini tidak terjadi lagi dinasti, rakyat harus sadar jangan lagi ada kekuasaan turun temurun dengan prestasi nihil,” ungkapnya.
Pertemuan silaturrahmi ini melahirkan kesepakatan bersama dengan menyatukan semangat perlawanan karena harus ada konsolidasi elemen pro perubahan secara kontinyu dengan pendekatan ide, gagasan, nilai-nilai kultural dalam frame edukasi politik agar dinasti kekuasaan itu hilang.
“Pameo mengatakan Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely itu tampaknya tepat untuk menggambarkan betapa berbahayanya penumpukan kekuasaan pada satu kekuatan alias dinasti, artinya potensi abuse of power menjadi varian yang sangat mungkin terjadi ketika kekuasaan turun temurun karena sudah sulit didekati apalagi disentuh,” tutupnya. **
