ENews, Makassar •• Menanggapi peningkatan kasus HIV yang mengkhawatirkan di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan menggelar Dialog Kuartal III sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menekan angka penularan, Rabu 22 Oktober 2025.
Data dari Dinas Kesehatan Sulsel mencatat adanya lebih dari 1.200 kasus baru hingga Agustus 2025. Kota Makassar mencatat angka tertinggi dengan 563 kasus, diikuti Palopo (79), Sidrap (32), Bulukumba (30), dan Jeneponto (30).
Lonjakan kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial, yang mendorong penguatan sinergi program pencegahan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat rentan.
Dialog yang diadakan di Makassar ini menghadirkan perwakilan dari Dinas Sosial, DP3A Kota Makassar, berbagai organisasi masyarakat sipil, serta pihak swasta.
Kegiatan ini menjadi platform diskusi terbuka untuk mengevaluasi capaian program yang telah berjalan, berbagi strategi efektif, serta merumuskan kolaborasi baru dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS yang berkelanjutan.
Ketua PKBI Sulsel, Iskandar Harun, menjelaskan bahwa tujuan utama dari dialog ini adalah untuk memperkuat komitmen bersama antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
“Kami ingin memastikan bahwa pendampingan terhadap kelompok rentan tetap berlanjut secara konsisten. Selama hampir dua dekade, program pencegahan HIV di Indonesia banyak ditopang oleh dana donor, terutama dari Global Fund. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana memastikan keberlanjutan program-program ini dengan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah dan pihak swasta,” ujar Iskandar Harun.
PKBI Sulsel juga berupaya menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperluas sumber pendanaan dan memperkuat implementasi program di tingkat komunitas.
Dalam dialog tersebut, hadir perwakilan dari PT Belito Indonesia serta berbagai organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam program penanggulangan HIV.
Mewakili pemerintah, Andi Muh. Akbar dari Dinas Sosial Kota Makassar menegaskan komitmen instansinya untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam memberikan penanganan sosial yang komprehensif bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
“Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Dinas Sosial siap untuk bersinergi dengan PKBI guna memastikan bahwa ODHA memiliki akses yang memadai terhadap bantuan sosial, pelatihan kerja, serta berbagai dukungan pemberdayaan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom, selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Makassar, menekankan pentingnya memberikan edukasi kesehatan reproduksi sejak usia remaja.
“DP3A berkomitmen untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak dari perilaku yang berisiko. Kami siap bekerja sama dengan PKBI dan berbagai komunitas untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja memahami pentingnya menjaga kesehatan serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual,” ujar Isnaniah.
Isnaniah menegaskan bahwa penanggulangan HIV tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan medis semata, melainkan harus diintegrasikan dengan aspek sosial, edukatif, dan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif.
DP3A juga mendorong agar edukasi kesehatan reproduksi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai langkah pencegahan sejak dini.
Dialog yang berlangsung secara konstruktif ini menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut yang konkret, termasuk pembentukan forum koordinasi lintas sektor dan penguatan mekanisme rujukan bagi ODHA di Kota Makassar.
PKBI Sulsel menegaskan bahwa keberhasilan menekan laju penularan HIV hanya dapat dicapai apabila kolaborasi lintas instansi dijalankan secara konsisten dan terukur.
Jurnalis: Angki Perdana
