ENEWS, BONE ••》Rencana masuknya perusahaan tambang biji besi, PT Merdeka, untuk mengelola potensi tambang di wilayah Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, menuai sorotan dari kalangan pemuda setempat.
Sejumlah pemuda menilai pengalaman aktivitas pertambangan sebelumnya di beberapa wilayah seperti Desa Langi, Kelurahan Kahu, dan Desa Bulu Sirua telah meninggalkan bekas penambangan yang tidak direklamasi secara maksimal.
Akibatnya, kondisi tersebut dinilai menimbulkan dampak lingkungan sekaligus memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Salah seorang perwakilan pemuda Bontocani, Muslimin Mus mengatakan, pemerintah daerah diharapkan tidak menutup mata terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut, khususnya sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bone tidak menutup mata terhadap kondisi dan potensi sumber daya alam di Bontocani. Daerah ini memiliki persawahan, kebun cengkeh, kemiri, kopi hingga hasil pertanian seperti jagung dan lombok yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujar Muslimin, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan, selama ini masyarakat mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi dari hasil pengelolaan alam secara berkelanjutan.
“Kami bisa menyelesaikan pendidikan sampai sarjana bukan karena tambang, tetapi karena alam Bontocani yang selama ini dikelola dengan baik oleh masyarakat,” katanya.
Para pemuda juga menilai, jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perbaikan infrastruktur jalan menuju desa-desa di Bontocani harus menjadi prioritas utama.
“Kalau jalan diperbaiki, distribusi hasil pertanian akan lebih lancar dan ekonomi masyarakat bisa meningkat tanpa harus merusak lingkungan,” lanjutnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan persoalan perizinan pada aktivitas tambang sebelumnya yang dianggap cacat prosedural dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami mempertanyakan apa yang akan dibawa PT Merdeka ke Bontocani dan bagaimana jaminan perlindungan lingkungan serta sosial bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemuda Bontocani juga meminta pemerintah daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone, agar bersikap transparan dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait rencana aktivitas pertambangan tersebut.
“Alam Bontocani adalah warisan dari para leluhur kami. Kami akan menjaga kelestariannya agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang,” tutupnya. (Red)
