ENews, Bantaeng •• Unjuk rasa beruntun Serikat Buruh di Kabupaten Bantaeng, terakhir kali menghasilkan kesepakatan bakal dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari ini Kamis, 11 September 2025.
Namun sayangnya, hingga tiga jam berlalu dari jadwal rapat di dalam undangan, beberapa pihak yang dianggap penting dalam rapat justru tidak mengindahkan panggilan.
Selain itu, Direktur PT Huadi Nickel Alloy, Jos Stefan Hideky juga tidak hadir. RDP itu pun dibatalkan.
“Itu sama sekali tidak didengarkan oleh semua pihak terutama Bupati Bantaeng, Kapolres, pihak perusahaan, bahkan Ketua DPRD Bantaeng Budi Santoso tidak hadir dalam RDP tersebut
Tanpa alasan yang jelas,” kata Ketua Serikat Buruh, Rudi.
“Saya berani mengatakan bahwa DPR lemah dan tidak punya power di sini,” tegasnya.
Ia berharap agar segenap pihak bisa bekerja sama agar permasalahan yang dihadapi tidak berlarut-larut.
Anggota DPRD Bantaeng dari fraksi Demokrat sempat mempertanyakan alasan ketidak hadiran ketua DPRD Bantaeng dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Sementara, Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE), Junaid menyoroti ketidak hadiran ketua DPRD Bantaeng.
“Kami dari Syarikat Buruh akan tinggal di kantor DPRD untuk menunggu RDP berikutnya,” ujar Junaid.
Pihak SBIPE Bantaeng pun membuka Posko Perjuangan di DPRD Bantaeng dan akan bertahan hingga seluruh tuntutan buruh dipenuhi.
Diketahui, SBIPE dan Kawasan Industri Bantaeng (Kiba) menuntut hak atas kesepakatan bersama PT Huadi Nickel Alloy Indonesia terkait pesangon. Kesepakata itu tak terealisasi hingga saat ini.
Diketahui, sebanyak 281 karyawan PT Huadi dirumahkan tanpa prosedur resmi. Kebijakan itu mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2025 dan nilai melanggar aturan ketenagakerjaan.
Jurnalis: Ismail L
