ENEWS, JAKARTA •• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menjamin kelangsungan proses belajar mengajar bagi peserta didik yang sekolahnya terdampak banjir di sejumlah wilayah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keselamatan siswa dan keberlanjutan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah.
Dalam kunjungan ke beberapa sekolah terdampak, Menteri Abdul Mu’ti menilai bahwa kondisi setiap daerah berbeda, sehingga kebijakan pembelajaran darurat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
“Kami memahami situasi ini tidak diinginkan. Karena tiap daerah memiliki kondisi unik, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang paling memahami situasi lapangan,” ujar Mendikdasmen dikutip dari akun resmi Kemendikdasmen, Sabtu (6/12/2025).
Untuk mendukung implementasi pembelajaran darurat, Kemendikdasmen menyiapkan berbagai skema, mulai dari pembelajaran luring dan daring hingga penggunaan tenda sekolah.
Penyesuaian jadwal belajar juga dilakukan di sejumlah sekolah yang masih bisa beroperasi.
Di SMA Negeri 1 Batang, misalnya, dari 21 ruang kelas, 15 ruang masih dapat digunakan sehingga sekolah diarahkan menerapkan sistem belajar bergiliran pada sesi pagi dan siang.
Bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan 25 tenda darurat yang akan segera didistribusikan ke wilayah terdampak.
Selain itu, pembelajaran daring diberlakukan sebagai alternatif, sementara beberapa sekolah terpaksa meliburkan siswa untuk sementara demi keselamatan.
Terkait pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), Mendikdasmen menegaskan pemberlakuan fleksibilitas sepenuhnya ke daerah.
“Tidak ada arahan penundaan secara seragam. Dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh karena merekalah yang paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” jelasnya.
Untuk percepatan pemulihan fasilitas pendidikan, Kemendikdasmen menyiapkan bantuan tahap awal sebesar Rp10–25 juta per sekolah, disesuaikan dengan tingkat kerusakan.
Pendataan rinci tengah dilakukan bersama dinas pendidikan dan UPT daerah sebagai dasar penetapan prioritas rehabilitasi pada tahun anggaran 2026.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan, termasuk Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp6,4 miliar, santunan bagi murid dan guru yang meninggal maupun dirawat sebesar Rp293 juta, 10.000 paket perlengkapan sekolah, serta 74 tenda darurat.
Data ini merupakan kondisi per 4 Desember 2025 dan dipastikan akan terus bertambah seiring penyaluran bantuan berikutnya.
Seluruh upaya tersebut dilakukan agar proses pemulihan berjalan cepat dan hak atas pendidikan bagi seluruh peserta didik tetap terpenuhi. (Abdul Gafur)
