ENEWS, POLMAN ••》Upaya peliputan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, justru berujung penolakan. Seorang jurnalis yang datang untuk meliput pada Minggu, 11 April 2026, dilarang masuk ke area proyek.
Petugas di lokasi menyebut akses hanya bisa diberikan dengan izin dari kontraktor pelaksana, PT Hutama Karya. Tanpa izin tersebut, jurnalis tidak diperkenankan melakukan peliputan maupun dokumentasi.
“Saya datang untuk kepentingan publikasi, tapi ditolak. Katanya harus ada izin perusahaan,” ujar jurnalis di lokasi.
Penolakan ini memicu sorotan serius soal transparansi proyek publik. Pembangunan Sekolah Rakyat yang dibiayai untuk kepentingan masyarakat seharusnya terbuka terhadap pengawasan, termasuk oleh media.
Pembatasan kerja jurnalistik dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi. Tanpa akses media, publik kehilangan kontrol terhadap jalannya proyek.
“Kalau peliputan dibatasi, publik tidak tahu apa yang terjadi di lapangan,” kata seorang pengamat.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak proyek maupun kontraktor terkait alasan pelarangan tersebut. Minimnya klarifikasi justru memperkuat kesan tertutup.
Situasi ini memicu tanda tanya di tengah masyarakat. Proyek yang seharusnya menjadi simbol pemerataan pendidikan malah dibayangi isu kurang transparan.
Jika akses informasi terus dibatasi, bukan hanya kepercayaan publik yang tergerus, tapi juga legitimasi proyek itu sendiri. (Redaksi)
