ENEWSINDONESIA.COM, MAMUJU — Komisi IV DPRD Sulbar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar pada, Selasa (24/8/2021).
RDP itu membahas dan mencarikan solusi mengenai polemik di RSUD Sulbar terkait pembongkaran Paving Block. Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Anggaran, Hasanuddin bersama Kepala Bidang Akutansi, H Habibi mewakili BPKPD Sulbar.
Hasanuddin mewakili BPKPD menyampaikan, masih ada dana sisa bantuan gempa Rp 1 milyar yang bisa digunakan untuk pembayaran pekerjaan RSUD Regional Sulbar.
Dari pernyataan itu lah sehingga DPRD Sulbar merasa dibohongi oleh BPKPD. Padahal pada saat RDP itu, Hasanuddin belum tahu kalau dana itu sudah di alihkan untuk relokasi pembebasan lahan pasca bencana di Majene dan dana tersebut melekat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Sulbar.
Menurut Hasanuddin Kepala Bidang Anggaran BPKPD Sulbar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/8/2021) Sisa dana bantuan gempa Rp 1 milyar itu sudah tidak ada karena diperuntukan untuk pembebasan lahan di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene yang terdampak gempa bumi beberapa bulan lalu.
“Saya tidak mengetahui persis seperti apa kronologi pengelolaan sisa dana bantuan Rp 1 milyar itu karena pada saat pembahasan saya sakit, terus ada dinamisasi pembahasan di tingkat TIM ini, jadi pada saat RDP dengan DPRD Sulbar saya kira dana itu masih ada sehingga saya menyampaikan bahwa masih ada sisa dana yang bisa diperuntukan untuk membayar pekerjaan di RSUD Regional Sulbar,” jelasnya.
Kalau ada anggapan diluar sana bahwa saya membohongi DPRD Sulbar, itu keliru. Tidak mungkin saya mau mencederai diri saya sendiri untuk membohongi publik, mereka di DPRD itu wakil rakyat, jika saya bohong sama halnya saya membohongi seluruh masyarakat Sulbar.
“Kalaupun merasa dibohongi dan dikecewakan, saya meminta maaf. Jujur, saya tidak ada niat sama sekali untuk membohongi pihak DPRD Sulbar,” ungkapnya kepada enewsindonesia.com.
Menurut informasi bahwa kami akan di undangan kembali oleh DPRD Sulbar, untuk membicarakan solusi terkait persoalan yang ada di RSUD Regional Sulbar.
“Kita berharap ada solusi dan segera kita selesaikan,” harap Hasanuddin.
