Enewsindonesia.com, Mamuju : Tiga anggota DPRD Sulbar melakukan pemantauan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemprov Sulbar.
Masing-masing, Abdul Halim, Sukri Umar dan Hatta Kainang. Pemantauan terlaksana melalui kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar, Selasa, 22 Oktober 2019.
Anggota DPRD dari Partai PDIP, Abdul Halim mengatakan, kunjungan kerja terlaksana guna memastikan ketersediaan infrastruktur menunjang SPBE. Termasuk rencana peningkatan SDM dalam rangka percepatan SPBE.
“Infrastruktur dan SDM merupakan salah satu pendukung utama dan menentukan optimalisasi SPBE di Sulbar,” kata Abdul Halim.
Legislator dari partai Demokrat, Sukri Umur melanjutkan, pembangunan dan percepatan di bidang e government jadi keharusan. Apalagi kini e government telah menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran Dana Intensif Daerah (DID) ke daerah.
“Kita memang mendapat WTP. Tetapi WTP tak lagi berpengaruh pada DID. Kalau pembangunan e government meningkat, maka dana DID Sulbar pun tidak akan menurun lagi” sebut Sukri Umar.
Sukri menambahkan, pembangunan infrastruktur SPBE memang butuh biaya. Sehingga Pemprov Sulbar harus jeli mematok setiap target dan prioritas penggunaan anggaran.
“Selain itu, pemerintah juga perlu terus menggali dan menggenjot sumber pendapatan untuk mensupport kegiatan prioritas,” jelasnya.
Terpisah Kepala Diskominfoper Sulbar, Safaruddin mengatakan, kondisi faktual SPBE masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi dengan dukungan, sinergitas ekskutif dan legislatif, pengembangan dan percepatan SPBE Sulbar diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.
“Memang selama ini pembangunan SPBE di Sulbar masih sangat lamban. Hasil evaluasi SPBE tahun lalu, Sulbar masuk dalam kategori rendah, indek SPBE kita hanya 1,4 dengan nilai tertinggi 5. Ini yang menjadi motivasi kami untuk lebih maju,” tutur Safaruddin.
