Andi Irwandi: Pisangnya Baru Ditanam Jangan ‘Digoreng’ Dulu

Foto: A Irwandani (kemeja hijau Armi) saat disambangi sejumlah wartawan di ruang kerjanya. (Red)

ENEWSINDONESIA.COM, MAKASSAR — Kisruh seputar program Pj Gubernur Sulsel terkait penanaman 1 Miliar Pisang ditanggapi santai Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PAN Andi Irwandi.

Penolakan keras datang dari kepala desa berbagai daerah. Buntut Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:412.2/11938/DPMD tanggal 9 Oktober 2023 perihal Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2024 di Sulawesi Selatan.

banner 728x250      
 

Menurut Andi Irwandi, penolakan itu hal yang wajar karena program tersebut belum disosialisasikan dengan baik.

“Program ini menuai polemik, paling keras dari kades karena kekhawatiran intervensi Pj Gubernur pada pengelolaan anggaran desa. Bagi kami hal yang wajar karena belum disosialisasikan dengan baik. Baiknya jangan ‘digoreng‘ dulu, kan Pisangnya baru mulai ditanam?” Ungkap Andi Irwandi terkekeh.

Sebagai mantan Kepala Desa dan Dewan Pembina Asosiasi Pemerintahan Desa Sulawesi Selatan (APDESI SULSEL). Andi Irwandi mengatakan sangat memahami suasana kebatinan para Kades terkait surat edaran tersebut.

Padahal di satu sisi jika memahami program tersebut, ada angin segar bagi peningkatan kesejahteraan warga di tengah musim kemarau berkepanjangan.

“Coba kita bayangkan dalam satu Hektarnya ada 2 ribu pohon Pisang, setiap pohon dapt menghasilkan 20-25 Kg dengan harga beli sekitar Rp. 4.000 berarti sekitar 200 jt/H, dalam jangka waktu 7 bulan panen, jika dirata-ratakan perbulannya penghasilan mereka berkisar di angka Rp. 28 jt, apa ini tidak prospek bagi petani? Dan program ini juga tidak menggantikan peran lahan persawahan penghasil beras, justru akan menutup celah kemiskinan karena kemarau panjang,” terang Andi Irwandi.

Lebih lanjut Andi Irwandi menjelaskan, bahwa jikalau memahami dengan baik Peraturan Menteri PDTT sebagai payung hukum Desa menyusun rencana anggarannya.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 salah satu poinnya adalah mengenai ketahanan pangan nasional. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Hal tersebut senada dengan penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulsel, Muhammad Saleh.

“Hasil konsultasi dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan tanggal 3 Oktober 2023, serta konsultasi dengan Direktur Pemanfaatan Dana Desa tanggal 6 Oktober 2023, salah satu point bahwa dana desa tahun 2024, salah satu prioritas adalah ketahanan pangan minimal 20 persen,” tutur Saleh.

Berdasar hasil konsultasi tersebut Pemerintah Provinsi merencanakan program fokus pada pengembangan hortikultura dan pilihannya adalah budidaya pisang, untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan di desa, dengan konsep penyiapan budidaya
dari hulu ke hilir. (*)

Tuliskan pendapat anda di kolom komentar

banner 728x250   banner 728x250   banner 728x250  

Tinggalkan Balasan