ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Komisi 1 DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat berencana berangkat ke Denpasar Bali dengan tujuan penyusunan Ranperda tentang Desa Adat. Kunjungan ini melibatkan, Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Pimpinan OPD, para Kepala Desa se- Kabupaten Majene, para Camat se- Kabupaten Majene, dan Ketua BPD se-Kabupaten Majene pada 6 Juni mendatang.
Rencana Kunjungan Kerja tersebut disorot dan ditentang keras oleh salah satu aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unsulbar, Ryan.
Ryan menegaskan bahwa hal tersebut adalah sebuah pemborosan anggaran. Terlebih lagi, pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19 belum sepenuhnya selesau dan juga terdapat beberapa instansi yang ingin menjalankan programnya namun terkendala karena minimnya anggaran.
“Kunjungan itu tidak terlalu penting sampai harus melibatkan banyak orang dan membutuhkan anggaran cukup besar,” ujar Ryan, Rabu (1/5/2022).
Ryan menyatakan bahwa pihaknya mengutuk keras agenda tersebut. Dirinya berpendapat, bahwa anggaran tersebut lebih baik jika dipakai sebagai pemulihan gempa, banjir bandang, dan juga pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.
“Jangan sampai ini modus, biar sekalian refreshing dan jalan – jalan. Tidak ada larangan kalau dana yang dipakai dana pribadi, mau sampai ke mana pun silahkan. Tapi maaf, jika sudah memakai anggaran kantor, kami mengutuk keras agenda tersebut,” tegas Ryan.
Menurut Ryan, dengan melibatkan Kepala Desa dan BPD se- Kabupaten Majene, bahkan Camat se- Kabupaten Majene, patut dicurigai.
“Jangan sampai ada kesepakatan yang hanya akan menguntungkan segelintiran orang dan kelompok politik,” kata Ryan.
Ryan berharap aganda ini untuk diadakan peninjauan kembali karena membuang – buang anggaran dan tidak penting.
“Saya ingat akan sentilan bapak pejabat gubernur Sulbar yang dituliskan di salah satu media online tentang OPD yang rajin berkegiatan di luar Sulbar, menurut dia itu merugikan. Kalian jangan pernah bermain – main dan berfoya – foya dengan uang rakyat,” terang Ryan.
Ketua Komisi Satu DPRD Majene Nafirman yang coba dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait tanggapan sorotan tersebut belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.
