Enewsindonesia, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar menggelar sidang paripurna pokok-pokok pikiran di gedung DPRD Sulbar, Kamis (20/4/20). Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd Rahim, SAg. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sulbar, Asisten Tiga Pemprov Sulbar, Hj Jamila, SH, dan para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Budiman selaku juru bicara Fraksi Partai PDIP, menyampaikan, ada beberapa item dalam bentuk kepedulian. Di antaranya rumah singgah rujukan untuk pelayanan kesehatan.
Juru bicara Fraksi Nasdem, Muh Jayadi, SAg. SH. MH, menyampaikan, pokok-pokok pikiran adalah amanah pada peraturan perundang-undangan serta amanah konstitusi.
”Karena amanah konstitusi, maka kita perlu membangun harmonisasi dengan pihak Pemprov Sulbar. Dalam hal ini adalah bagian pada DPRD Provinsi Sulbar sebagai implementasi dari visi dan misi gubernur Sulbar dalam memajukan Sulbar malaqbi,” ujar Jayadi.
H Syarifuddin, SH dari Fraksi Gerindra, mengungkapkan hasil reses yang dilakukan di daerah pemilihan (Dapil) Polman Satu dan Polman Dua, serta Dapil Mamuju Tengah, maka peningkatan jalan, ekonomi, dan sarana rumah ibadah, menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Karena ini bisa memberikan dampak pada pemerintah serta masyarakat. Sehingga Provinsi Sulbar akan lebih maju ke depannya.
Adapun Syarif dari Fraksi Hanura mengatakan, tidak ada lagi alasan untuk tidak mengakomodir terhadap hasil reses yang dilakukan. Syarif mengharapkan agar dapat diakomodir pembangunan jembatan di Lebani.
”Untuk program pembangunan jembatan, hendaknya yang ada asas manfaatnya. Karena masih banyak sungai yang tidak ada jembatannya,” papar Syarif di hadapan para pimpinan OPD terkait.
Fraksi Kebangkitan Nasional melalui juru bicaranya Arsyad Saggap, menyampaikan, hasil reses Kebangkitan Nasional di Polman, Majene, dan Mamuju, H Arif Deng Matemmu dalam penjelasannya, maka ada dua sektor yang perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan adalah sektor pertanian dan perkebunan.
”Dari hasil reses kami di sejumlah lokasi, ada pimpinan OPD pada lingkup Pemprov Sulbar yang sudah dua kali disurati tapi pihak OPD tersebut tidak pernah datang. Sehingga kami mengharapkan kepada gubernur Sulbar agar dapat disikapi.
Sedangkan Bongga Langi, juru bicara Fraksi Indonesia Membangun, dalam laporannya menyampaikan, kesimpulan dari hasil reses yang dilakukan mulai dari Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Mamuju, Majene, Polman, dan Mamasa yang telah dijalankan dengan baik, telah diberikan amanah oleh masyarakat.
”Kita harus taat pada amanah. Kita telah menyerap aspirasi dari masyarakat dan harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait aspirasi masyarakat yang telah kami terima,” ujar Bongga Langi.
Bongga Langi juga mengungkapkan, pada penyerapan aspirasi dalam pokok-pokok pikiran, dengan reses yang telah dilaksanakan, perlunya untuk disikapi.
Karena ini adalah aturan perundang-undangan, maka infrastruktur jalan baik jalan desa, jalan tani, jalan provinsi, dan jalan nasional utamanya di Tabang dan Mamasa perkebunan ,serta pendidikan sekolah SMP dan juga guru gurunya serta paud dan harus mampu diimplementasikan serta peningkatan kesehatan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.
Wakil Ketua DPRD Sulbar. Abd Rahim, SAg, mengemukakan, dari delapan fraksi yang ada di DPRD Sulbar, hanya ada tujuh fraksi yang membacakan pokok-pokok pikirannya. Sedangkan Fraksi Golkar menyampaikan pokok-pokok pikirannya secara tertulis.
”Pokok-pokok pikiran yang disampaikan masing-masing fraksi adalah hasil kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulbar,” papar Kabag Persidangan, Awal mewakili sekretaris dewan Sulbar. (Advertorial)
