ENEWS, PENDIDIKAN •• Pemerintah Kabupaten Bone, melalui Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, mengadakan peletakan batu pertama untuk pembangunan Laboratorium Terbuka Universitas Sipatokkong Mambo (Unsima) pada hari Senin, 27 Oktober 2025.
Acara ini, yang juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Unsima, Dr. H. Mustar, A.Per.Pen., M.Kes., Rektor Dr. Hj. Hasnidar, S.ST., M.Kes., serta sejumlah pejabat akademik, bertujuan untuk memperkuat infrastruktur riset dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di daerah.
Namun, di balik kemeriahan seremoni ini, muncul kritikan pedas dari kalangan aktivis muda yang berpendapat bahwa kehadiran Wakil Bupati lebih bersifat simbolis daripada substansial.
Mereka menilai bahwa kegiatan semacam ini mencerminkan pola birokrasi lokal yang usang, yang lebih mengutamakan pencitraan seremonial daripada tanggung jawab sosial dan akademik yang sesungguhnya.
“Ironisnya, pejabat hadir dalam pembangunan laboratorium, tetapi absen dalam membangun kepercayaan publik. UNSIMA sendiri masih berjuang dengan berbagai masalah internal, mulai dari transparansi tata kelola, integritas akademik, hingga etika penyelenggaraan pendidikan,” ujar Muh Alif Chaerullah, seorang aktivis muda Bone, pada Senin, 27 Oktober.
Alif juga menambahkan bahwa kehadiran Wakil Bupati dalam acara ini tidak secara otomatis mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Sebaliknya, hal itu justru menunjukkan bagaimana pendidikan sering kali dijadikan alat legitimasi politik, bukan sebagai ruang pembebasan intelektual yang seharusnya.
“Keterlibatan pemerintah dalam dunia kampus seharusnya tidak hanya sebatas menghadiri acara peletakan batu pertama, tetapi juga memastikan bahwa lembaga pendidikan tidak дикта oleh kepentingan elite dan patronase kekuasaan,” imbuhnya.
Dari sudut pandang tata kelola publik dan etika pemerintahan, fenomena ini mencerminkan defisit responsibilitas publik, di mana pejabat daerah terlihat lebih reaktif terhadap agenda seremonial daripada aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Padahal, partisipasi yang substantif dan keterbukaan terhadap kritik adalah fondasi utama dari pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.
Sementara itu, Unsima, yang selama ini mengklaim diri sebagai pelopor pembangunan sumber daya manusia di Bone, masih menghadapi masalah mendasar dalam tata kelola akademik, etika birokrasi kampus, dan relevansi sosial pendidikan tinggi, yang sebelumnya juga telah banyak disorot oleh media.
Kehadiran pejabat dalam seremoni pembangunan laboratorium tanpa adanya evaluasi kritis terhadap kualitas manajemen akademik dan transparansi institusi, justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemajuan fisik dan kedewasaan moral kelembagaan.
“Dalam konteks sosiologis, pembangunan laboratorium tanpa laboratorium etika hanya akan melahirkan ruang eksperimen tanpa nilai. Kampus boleh tumbuh megah, tetapi tanpa integritas, ia akan tetap rapuh di mata masyarakat dan sejarah,” pungkas Alif.
(Zul/Redaksi)
