ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SPP/SUPM) Negeri Bone menggelar Temu Kangen Alumni di Aula kampus SPP / SUPM, Jalan Sungai Musi, Km 8 Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi selatan, Sabtu (18/6/2022).
Di ajang silaturahmi tersebut, para alumni terlihat saling melepas rindu dengan penuh rasa bahagia dirangkaikan dengan acara – acara yang telah dipersiapkan oleh panitia.
Diketahui, pemerintah pusat telah memberhentikan operasional atau menutup SPP/SUPM Negeri Bone. Hal tersebut menjadi keresahan bagi para alumni, khususnya di IKA SUPM Bone.
Keberadaan institusi ini sangat memberikan andil besar dalam mencetak generasi penggerak pembangunan perikanan kelautan khususnya di Kabupaten Bone.
Pada acara temu kangen tersebut, beberapa alumni yang menamakan dirinya Aliansi Pejuang Almamater SPP/SUPM Negeri Bone yang dinahkodai oleh Dr. Syahrir, S Pi., M. Si yang merupaka dosen di Universitas Sembilan Belas November Sulawesi Tenggara, menyampaikan keresahan tersebut di depan para alumni yang hadir.
“Ini merupakan ego sektoral. Di undang – undang itu tidak ada berbunyi bahwa SUPM itu harus ditutup,” tegas Syahrir.
Syahrir melanjutkan, penutupan ini merupakan kebijakan salah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP RI) dengan menerapkan sistem kanibalisme lembaga pendidikan vokasi perikanan dan keluatan sehingga rela mengorbankan keberadaan SUPM Negeri Bone yang kini telah menjadi tumbal.
“SUPM Negeri Bone sebagai Lembaga Pendidikan vokasi seyogyanya dipertahankan karena sejalan dengan misi Pemerintahan RI (Jokowi) saat ini yang digelorakan yaitu mengutamakan pendidikan vokasi yang diharapkan lulusannya siap pakai,” ujar Syahrir.
Dalam aksi tersebut, para alumni terlihat membentangkan kain putih dan menandatangani ketidak setujuan penutupan sekolah tersebut dan juga mnggelar aksi bakar beberapa foto.
Syahrir berharap besar dengan hadirnya POLTEK KP BONE disisi sinergi dengan keberadaan SUPM Negeri Bone menjadikan Bone sebagai pusat pendidikan Vokasi Kemaritiman RI.
“Bukan dengan memangsa dan mematikan SUPM Negeri Bone demi POLTEK KP BONE yang baru merangkak,” kata Syahrir.
Penutupan SUPM Negeri Bone oleh KKP RI telah minimbulkan keresahan masyarakat Sulawesi Selatan secara umum dan masyarakat Bone secara khusus, karena Sekolah yang telah menjadi idola dan harapan masyarakat sejak puluhan tahun lalu.
Syahrir menyebut, para alumni SPP/SUPM Negeri Bone telah melakukan upaya-upaya seperti:
1. Konsolidasi alumni MENOLAK KEPUNAHAN SPP/SUPM Negeri Bone pada Hari JUM’AT tanggal 14 Januari 2022 di Kampus SUPM Neg Bone sebagai bentuk reaksi atas “PENUTUPAN” SUPM Neg Bone yang kami suarakan di Ruang Publik;
2. Dialog bersama dengan Ka.BRSDM KKP RI dan Ka.PUSDIK KKP RI di Kantor Kementerian KP RI di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022;
3. Penyampaian aspirasi dan dialog dengan DPR RI yang diterima langsung oleh Anggota DPR RI dari Komisi 4 yaitu Bapak Dr. Andi Akmal Pasluddin pada tanggal 21 Januari 2022 di Jakarta;
4. Rapat Akbar bersama Anggota DPR RI, KKP RI (diwakili Ka.PUSDIK dan Ka.BRSDM KKP RI), Anggota DPRD Prov., Masyarakan Pemangku Kepentingan dan alumni dengan Tema “TOLAK “PENUTUPAN” SUPM Neg Bone” di Kampus SUPM Neg Bone tanggal 5 Februari 2022.
“Faktanya bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan belum membuahkan hasil nyata, bahkan terkesan seolah-olah pihak KKP RI semakin pongah dengan mengedepankan Ego Sektoral dan mengabaikan masukan-masukan pemangku kepentingan,” lanjut Syahrir.
Berangkat dari hal itu, pihak Ika SPP/SUPM Bone yang dinahkodai Syahrir melayangkan Somasi kepada pemerintah terkait.
Berikut isi somasinya:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Bapak Sakti Wahyu Trenggono untuk segera menjawab keresahan masyarakat ini dengan menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar SUPM Negeri Bone;
2. Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaeman untuk segera turun tangan menjamin eksistensi keberadaan SUPM Negeri Bone sebelum berkembang liar menjadi issue nasional;
3. Lesgislator DPR RI dan DPRD Prov. Sulawesi Selatan, dan DPRD Kab.Bone untuk mengawal dan memastikan aspirasi masyarakat ini untuk tetap mempertahankan eksistensi keberadaan SUPM Negeri Bone.
