ENEWS PENDIDIKAN •• Dunia pendidikan di Indonesia khususnya Kota Makassar dalam kondisi amat sangat memperihatinkan. Siswa-siswi yang menjadi generasi emas masa depan, kini terancam karena tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Menanggapi hal itu, Ketua Karang Taruna Kota Makassar, Muh Zulkifli meminta kepada masyarakat Kota Makassar untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) jika merasa dirugikan.
“Kami curiga ada tindak pidana penipuan ataupun penyalagunaan wewenang yang dilakukan oknum tertentu, dalam masalah ini,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Enews Indonesia, Jumat (17/1/2025).
Zulkifli menegaskan, pihak berwenang harus mengusut tuntas masalah ini karena mencoreng dunia pendidikan di Kota Makassar.
“Serta banyak orang tua siswa-siswi yang dirugikan, apa lagi para orang tua berjuang keras untuk memasukan anak-anaknya di sekolah yang diminati,” ucapnya.
Zulkifli juga mengungkapkan, dari data yang beredar, sebanyak 2000 siswa-siswi tidak terdaftar dalam Dapodik.
Ia menduga, peristiwa kebakaran Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Sabtu (11/1/2025) lalu ada hubungannya denga hilangnya data 2000 siswa tersebut.
“Olehnya itu sebagai ormas BMI tentunya mendukung pernyataan Wali Kota Makassar Danny Pomanto agar kiranya polisi mengusut tuntas masalah ini, mulai tindak pidana dalam penerimaan siswa-siswi baru,” ucapnya.
“kepada pihak orang tua siswa yang mungkin merasa telah dirugikan oleh oknum tertentu saat pelaksanaan penerimaan siswa-siswi untuk kiranya membuat laporan resmi ke pihak kepolisian,” tandasnya.
Sebelumnya, sekira 2000 pelajar di Kota Makassar tidak terdata dalam Dapodik. Hal itu diakui Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Nielma Palamba.
Nielma mengatakan baru mengetahui adanya permasalahan tersebut dari laporan sejumlah kepala bidang (kabid) di Disdik Kota Makassar sejak beberapa hari yang lalu.
Untuk menyelesaikan permalasahan tersebut, kata Nielma, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) yang mengelola sistem dapodik. Untuk mengakomodir para siswa yang tak terdaftar untuk dimasukkan dalam sistem dapodik.
Laporan: Angki Perdana
