.
ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Rencana kunjungan kerja ke Denpasar Bali yang direncanakan Komisi 1 DPRD Majene ingin melibatkan beberapa OPD, para Camat, Kepala Desa, ketua BPD se-Kabupaten Majene menuai sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari aktivis mahasiswa dari PMII Komisariat Unsulbar.
Dari informasi yang dihimpun, rencana kegiatan tersebut diunda untuk sementara waktu. Hal itu diputuskan setelah audience yang digelar Komisi 1 DPRD Majene pada hari Jum’at (3-6-2022) yang dipimpin oleh ketua Komisi 1 Nafirman.
Kegiatan tersebut dihadiri beberapa anggota DPRD Majene dari Komisi 1 yakni: Budi, Mansyur, Andi Ani Angaraeni, dan Anthony, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sudirman, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Abd Waris, bagian perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Fauzan, dan para aktivis mahasiswa dari PMII Komisariat Unsulbar.
Dalam audience yang diadakan di gedung kantor DPRD Majene terpantau terjadi diskusi seru. Pasalnya, masing – masing menyampaikan argumentasi dan peraturan yang mereka ketahui.
Ryan dari aktivis mahasiswa PMII Unsulbar menyatakan tidak menentang Ranperdanya, tetapi dirinya menentang pemberangkatan yang yang melibatkan banyak orang dan terkesan pemborosan anggaran dan hanya mau jalan – jalan.
“Kami mendukung Ranperda tersebut, tetapi jika yang berangkat terlalu banyak itu sudah terkesan pemborosan anggaran dan pasti akan timbul pendapat negatif. Ini perjalanan dinas atau mau jalan- jalan. Apabila ini dipaksakan, kami bersama kawan – kawan akan melakukan aksi demonstrasi,” tegas Ryan di tengah – tengah audience.
Sementara itu, Nafirman ketua Komisi 1 DPRD Majene menyatakan, adapun rencana komisi 1 dprd Majene, rencana kunjungan Ranperda di Bali dengan melibatkan banyak pihak tersebut adalah wajar karena di Bali sudah ada Perdanya. Menurutnya hal tersebut sangat nyambung dengan agenda yang ingin dilaksanakan, apalagi tidak ada aturan yang melarang dan juga didukung oleh Permendagri no. 18 tahun 2018.
“Saya apresiasi atas kritikannya. Namun, apa yang kami agendakan ini adalah memang penyusunan Ranperda tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Adat dan Desa Adat bukan untuk jalan – jalan, walaupun melibatkan banyak orang,” terang Nafirman.
Nafirman menambahkan, tujuan pihaknya melibatkan mereka adalah agar mereka bisa terlibat langsung dan tidak hanya mendengar dari orang lain.
“Bali memang adalah daerah pariwisata. Tetapi di Bali itu kaya dengan adat istiadatnya. Sangat singkron dengan agenda kami. Jadi jangan langsung berpendapat lain! Kemudian di sana sudah ada Perdanya yang sesuai dengan agenda kami,” tambahnya.
Audince tersebut menghasilkan keputusan bahwa rencana kunjungan kerja penyusunan Ranperda ditunda untuk sementara waktu dan akan dirapatkan kembali oleh internal DPRD Komisi 1.
“Hasil pembicaraan kami dengan Pemerintah Daerah, agenda ke Bali untuk sementara waktu di tunda dulu sambil kami rapatkan dengan internal untuk melihat siapa – siapa yang lebih urgent untuk dilibatkan. Untuk lokusnya, belum dapat kami tentukan. Nanti di rapat berikutnya. Yang jelas, kita semua harus mensukseskan Ranperda ini agar dapat berjalan ke depan,” ucap Nafirman kepada Enewsindonesia.com.
,
