ENEWS POLMAN •• Komando Aktivis dan Masyarakat Polman menggelar aksi unjuk rasa terkait polemik yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hajjah Andi Depu Polman. Aksi demonstrasi tersebut digelar di depan kantor bupati Polman, Rabu (21/8/2024).
Para pengunjuk rasa menilai Direktur dan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Hj. Andi Depu Polman tidak becus dalam memimpin rumah sakit tersebut.
Jendral Lapangan (Jendlap), Zulkifli menyatakan bahwa banyak permasalahan di RSUD Hj. Andi Depu Polman yang harus segera dibenahi.
“Permasalahan Dewas RSUD yang digantikan dan direktur rumah sakit yang sedang proses pemeriksaan oleh inspektorat Polman harus ada titik terang dan oleh sebab itu kami akan kawal hingga usai,” tegas Zulkifli dalam orasinya.
Ada 3 hal yang menjadi tuntutan Aliansi Komando Aktivis dan Masyarakat yakni;
1. Meminta kepada Pj Bupati Polman agar melakukan kembali perubahan pemerberhentian atau penggantian atas SK Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2024 tentang pembentukan Dewas BLUD pada RSUD Hj Andi Depu Periode 2024-2028,
2. Mendukung Pj Bupati Polman untuk memberhentikan Prof. Gufron dari dewan pengawas RSUD Hj. Andi Depu,
3. Meminta kepada Pj Bupati Polman agar menonaktifkan dr. Anita dari direktur RSUD Hj. Andi Depu Polman.
“Pemberhentian Prof. Gufron sebagai Dewas RSUD bukan tanpa alasan, beliau sebagai seorang ASN Dosen di salah satu universitas ternama di Makassar dan berdomisili di Makassar. Kami menganggap bahwa kerja beliau ketika menjadi Dewas kurang efektif dan kurang maksimal,” jelas Zulkifli.
Lebih lanjut Zulkifli memaparkan, dr. Anita sebagai Direktur RSUD Hj. Andi Depu Polman mesti di nonaktifkan karena diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.
“dr Anita mengusulkan nama Prof Gufron yang menjadi Ketua Pansel pada panitia seleksi JPT Direktur RSUD Hajjah Andi depu sebagai Dewas di RSUD Andi Depu dan dr.Anita saat menjalani pemeriksaan,” ungkapnya.
Komando Aktivis dan Masyarakat juga menyerahkan data-data yang memuat bukti dapat menguatkan agar tuntutan mereka dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami sudah menyerahkan hasil kajian kami ke Pj Bupati Polman dan anggota DPRD Polman secara langsung untuk ditindaklanjuti,” ucap Zulkifli.
“Selain itu, kami juga akan mempersiapkan aksi lanjutan dengan massa aksi lebih besar jika dalam waktu dekat belum ada kejelasan,” tandasnya.
