Kontra Surat Peninjauan Kembali, Jason Kariatun Mohon Perlindungan Hukum ke MA

Kantor MA. (Ist)

ENEWSINDONESIA.COM, MAKASSAR ▪︎ Tim Kuasa Hukum Jason Kariatun sebelumnya telah melaporkan Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT. Bososi yang diduga telah menjual sahamnya kepada Jason Kariatun melalui notaris Frans Polim, SH. Mkn di Makassar dibuktikan dengan terbitnya Akte Nomor 93 dan SK Kemenkumham pada tahun 2016.

Menurut keterangan salah seorang Tim Kuasa Hukum Jason, Didit Hariadi, setahun silam diduga merubah akte yang sah Nomor 93 dengan komposisi saham 375 lembar saham atas nama Hendra dan 125 lembar saham milik Jason.

banner 728x250      
 

“Saat itu Jason sedang menempuh studi di Amerika. A. Uci merubah akte tersebut dengan meminta seseorang untuk melakukan RUPS, yang sama sekali tidak pernah dihadiri atau diketahui oleh Jason,” ungkap Didit melalui keterangan tertulisnya kepada Enewsindonesia.com, Sabtu (6/1/2024).

Lebih lanjut Didit menjelaskan, mengetahui hal tersebut, Jason mencoba melakukan pendekatan persuasif dan somasi kepada terlapor (A. Uci. Red) namun sampai hampir 4 tahun lamanya, terlapor tidak kunjung menyelesaikan persoalan ini.

“Malah lewat akte yang kami duga asli tapi palsu (Aspal). nomor 43 tahun 2017 yang diterbitkan di Notaris Palu oleh Charles, SH,” sebutnya.

Pada tanggal 15 November 2021 tim kuasa hukum Jason resmi mengadukan di mabes polri dengan delik pasal 266 KUHP dengan nomor : STTL/454/XI/2021/BARESKRIM soal menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik.

Terkini, Tim Kuasa Hukum menerima Surat Peninjauan Kembali terkait kasus tersebut. Maka Tim Kuasa Hukum Jason menyambangi Ketua Mahkamah Agung RI untuk meminta perlindungan hukum.

Surat Tim Kusa Hukum Jason Kariatun kepada Mahmakamah Agung RI

Bahwa menurut Surat Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan Memori
Peninjauan Kembali Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Mks, dari Pengadilan Negeri Makassar, Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dalam Perkara Peninjauan Kembali, yang mana Jason Kariatun sebagai Termohon Peninjauan Kembali

I. Diberitahukan kepada Klien kami melalui Surat Tercatat yang dikirim kepada Klien kami pada hari Rabu, 15 November 2023, tetapi senyatanya Klien kami baru menerima Relaas Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali dimaksud pada tanggal 18 Desember 2023 setelah Kuasa Hukum dari Klien kami (Fendrik, S.H. dkk) mengajukan Surat Permohonan Pengambilan Surat Pemberitahuan Permohonan Dan Penyerahan
Memori Peninjauan Kembali Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Mks, kepada Ketua
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2023;

2. Bahwa Klien kami juga menerima tembusan Surat Ketua Pengadilan Negeri
Makassar kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18
Desember 2023, Nomor: 7458/KPN.W22.U1/HK2.4/XII/2023, Perihal: Pengiriman Berkas Perkara Perdata Peninjauan Kembali No.
280/Pdt.G/2021/PN.Mks., An: Kintawar Miko, SE., S.H., Kuasa dari Andi Uci
Abdul Hakim/Pemohon PK (Copy Terlampir), yang pada pokoknya
menyatakan bahwa berkas Perkara Peninjauan Kembali telah dikirim kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal Klien kami, Jason Kariatun, baru menerima Relaas Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2023, sehingga Klien kami belum sempat mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali. Artinya, berkas perkara Peninjauan Kembali telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Makassar kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa adanya Kontra
Memori Peninjauan Kembali dari Klien kami;

3. Bahwa oleh karena Jason Kariatun menerima Relaas Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2023, maka baru pada tanggal 19 Desember 2023, Jason Kariatun memberikan Kuasa kepada kami selaku Advokat untuk mewakili dirinya sebagai Termohon Peninjauan Kembali I dalam perkara Peninjauan Kembali dimaksud;

4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dimaksud, kami menyusun dan
mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung
Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis,
tanggal 21 Desember 2023 (terlampir Copy Surat Kuasa Khusus dan Tanda
Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali).

“Melalui surat tersebut di atas, kami mohon Perlindungan Hukum kepada ketua Mahkamah Agung RI agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Peninjauan Kembali dimaksud, sehingga azas ‘Audi et Alteram Partem’ dalam Hukum
Acara Perdata benar-benar dapat diterpakan,” jelasnya. (*)

banner 728x250   banner 728x250   banner 728x250