ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Program bimtek yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Lembaga Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Indonesia dengan melibatkan para kepala desa di Majene sebagai peserta di dalamnya dimana para kepala desa memberi kontribusi sebesar lima juta rupiah, di Swiss Bell Hotel Makasssar, mengundang perhatian salah satu lembaga pemerhati desa tepatnya ketua Lembaga Advokasi Masyarakat Desa (Lamdes), Suardi.
Kepada media Enewsindonesia.com di kediamannya di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman pada hari Kamis tanggal 30-9 -2021, dirinya secara tegas menyayangkan kegiatan bimtek tersebut. Menurutnya, kegiatan bimtek tidak harus keluar kota dan di hotel mahal.
“Bimtek itu memang sebuah program desa tetapi kita harus ingat sekarang ini pandemi Covid 19 belum berakhir dan juga kita ketahui bersama bahwa pemerintah sedang menghimbau masyarakat dalam penegakan PPKM. Oleh karena itu secara virtual pun boleh, dengan adanya Bimtek yang dihadiri para kepala desa di Majene yang dilaksanakan di Makassar dan dana lima juta sebagai biaya kontribusi, apalagi di hotel mahal, jangan salah kan jika ada masyarakat yang beranggapan negatif atas kegiatan tersebut, karena anggapan itu dapat muncul karena mereka sendiri. Tanpa disadari masyarakat dapat berasumsi bahwa jangan jangan ada konspirasi bisnis didalamnya untuk mendapatkan untung,” ucap Suardi
“Setau saya, kegiatan Bimtek kepala desa tidak akan terlaksana jika tidak ada persetujuan dari dinas yang menaungi. Intinya jika Kepala Dinas PMD tidak setuju atau menyetujui maka kegiatan Bimtek tidak akan terlaksana walaupun penyelenggaranya bukan dari Dinas PMD,” lanjutnya.
Sementara itu kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Andi amriana yang coba dikonfirmasi melalui Watshapp belum membalas dan diduga hanya dibaca.
ALDO
