ENEWS, POLMAN ••》Sejumlah jurnalis di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dilarang mengambil gambar progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo pada Minggu (21/6/2026).
Larangan itu disampaikan Manager Lapangan PT Hutama Karya, Achmad Darozi, saat wartawan mendatangi lokasi untuk meliput perkembangan proyek yang dibiayai negara tersebut.
Dalam keterangannya, Achmad menyebut progres pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai 73 persen.
Namun saat wartawan hendak meninjau area pekerjaan dan mendokumentasikan kondisi bangunan, akses masuk ke lokasi proyek dibatasi.
“Teman-teman jurnalis cukup foto yang di depan saja atau bangunan yang di depan. Tidak usah kita naik di atas, jangan sampai ada yang tidak sesuai terus diberitakan. Saya mohon pak,” ujar Achmad.
Pernyataan tersebut memicu kritik dari kalangan jurnalis. Ketua Ikatan Jurnalis Polewali Mandar (IJPM), Basri, mempertanyakan alasan pembatasan dokumentasi terhadap proyek yang menggunakan anggaran negara dan semestinya terbuka untuk diketahui publik.
“Kenapa jurnalis dihalangi mengambil gambar, padahal masyarakat Polman perlu mengetahui sejauh mana progres pembangunan Sekolah Rakyat ini,” kata Basri, Minggu (21/7).
Menurutnya, media memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana publik.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
Namun hingga kini, kondisi riil pembangunan Sekolah Rakyat di Polewali Mandar belum dapat diverifikasi secara menyeluruh oleh media karena akses dokumentasi di area proyek dibatasi oleh pihak pelaksana.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pada proyek pemerintah, khususnya terkait akses media dalam memperoleh data dan dokumentasi pembangunan yang dibiayai negara. (Redaksi)
