ENEWS, BONE •• Kemarahan para kepala desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan memuncak. Dana Desa (DD) Tahap II non earmark yang seharusnya sudah cair sejak Oktober 2025 justru mengendap tanpa alasan.
Lebih parah lagi, Kementerian Keuangan menutup akses OM-SPAN, aplikasi vital untuk proses pencairan dana, tanpa memberi satu pun penjelasan resmi.
Senin 17 November 2025, Apdesi Bone mendatangi DPRD Bone, bukan untuk sekadar berdiskusi, tetapi menuntut pertanggungjawaban.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bone, Mubarak, mengungkap fakta yang membuat kepala desa geram, sistem pencairan ditutup begitu saja, sementara ratusan desa sudah mengirimkan pengajuan.
“Kemenkeu menutup OM-SPAN tanpa pemberitahuan. Kami sudah kirim usulan sejak Oktober, sudah tanyakan berkali-kali, tapi tidak ada satu pun jawaban,” ujar Mubarak.
Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa ada kelalaian atau kekacauan internal di tingkat pusat yang ditutupi dengan diam seribu bahasa.
Desa yang mengikuti aturan justru menjadi korban.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan menegaskan bahwa penundaan ini sudah masuk kategori tidak wajar.
“Ini harus dipertanyakan langsung. Kami siap membawa rekomendasi ke Kementerian Keuangan. Tidak boleh ada instansi pusat yang seenaknya memblokir pencairan dana desa,” tegas Irwandi.
Dengan kata lain, DPRD menyiratkan siap menekan Kemenkeu jika tidak segera membuka akses dan mencairkan anggaran yang menjadi hak desa.
Sementara, Ketua Apdesi Bone Andi Mappakaya Amier mengeluarkan pernyataan paling keras dalam pertemuan tersebut.
“Selama ini pusat menuntut desa mempercepat serapan anggaran. Tapi faktanya, desa yang bekerja cepat justru dihalangi Kemenkeu. Ini jelas kelalaian yang membuat pembangunan terhambat,” tegasnya.
Ia menyebut keterlambatan ini mengacaukan jadwal pembangunan, menghambat kegiatan prioritas, dan menempatkan kepala desa dalam posisi sulit di mata masyarakat.
Apdesi Bone menolak alasan tanpa dasar dan menuntut penjelasan resmi dari Kemenkeu, bukan sekadar pembukaan aplikasi tanpa kejelasan.
Mereka menegaskan bahwa jika pencairan terus ditunda, tanggung jawab kerusakan program pembangunan desa ada di tangan Kementerian Keuangan.
Bone kini menunggu langkah DPRD untuk membawa “kasus” ini langsung ke pusat. Dan pesan dari para kepala desa hanya satu:
“Hentikan penundaan, buka akses OM-SPAN, dan cairkan Dana Desa sekarang sebelum desa benar-benar berhenti berfungsi.”
