Kalau kita memanggil lagi Pak Gubernur untuk hadir di DPRD memberikan penjelasan baru tidak datang, ya mau tidak mau harus berlanjut pada hak angket.
Terkait ketidak hadiran Gubernur Sulbar di Rapat Paripurna DPRD, Hatta menilai bahwa itu tidak logis kalau pak sekda yang disuruh membaca kemudian dia yang menjelaskan. Harusnya gubernur yang hadir karena bicara Interpelasi adalah gubernur disitu, bukan Sekda, bukan Wakil Gubernur dan bukan juga asisten.
“Kebijakannya yang mau kita uji, dia kan yang mengeluarkan kebijakan, tindakan. Itu yang harus dipertanggungjawabkan dengan menjelaskan kepada kami di DPRD, kenapa bisa seperti itu,” ungkapnya.
Dari fraksi PDI Perjuangan, Rayu juga menyampaikan, ketidak hadiran di Gubernur Sulbar memberikan keterangan jawaban hak interpelasi di DPRD adalah pelecehan lembaga.
Kami hanya mengundang Gubernur Sulbar hadir di DPRD, bukan Sekda untuk memberikan penjelasan. Kami di DPRD hanya ingin menyampaikan kepada Gubernur Sulbar kenapa tidak mau tandatangani bantuan sosial (Bansos), apanya bermasalah?.
“Kalau ada Bansos itu bermasalah jangan dikasi jalan, kalau yang tidak bermasalah dikasi jalan. Jangan semuanya tidak dikasi jalan, kan kasihan masyarakat. Sudah terkena dampak covid-19 dan gempa kemarin di Sulbar. Tapi di pihak lain ada yang dibagi-bagikan, seperti rumah ibadah dan sapi itu sudah dibagi-bagi. Tapi kenapa Bansos yang lain ini belum disetujui,” tanyanya dengan nada geram.
