MAKASSAR, SULSEL •• Pembagunan di wilayah Sulawesi masih sangat butuh perhatian dari pemerintah pusat dan dibutuhkan peran Badan Kerjasama Pembagunan Regional Sulawesi (BKPRS) agar lebih maksimal menjalankan peran dan fungsinya dalam mendorong percepatan pembagunan di regional Sulawesi.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Abdul Rahim melakukan kunjungan kerja (Kunker) di DPRD Sulsel, di kesmpatan yang sama, anggota DPRD Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra juga hadir melakukan kunker di DPRD Sulsel.
Dalam kunjugannya, diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari bersama dengan Anggota DPRD Sulsel lainnya di kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (13/1/2022).
Abdul Rahim menyampaikan bahwa tujuan kehadirannya untuk membicarakan peran BKPRS. Sebagaimana Minggu lalu, (4/1/2022) yang dilakukannya di DPRD Sulteng terkait BKPRS.
“Peran BKPRS selama ini, secara jujur kami sampaikan belum maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya sehingga belum bisa berbuat banyak,” tuturnya.
“Kami datang untuk sharing dengan Ibu Ketua terkait peran BKPRS ini agar kedepannya perlu ada kebijakan Pemerintah Pusat yang secara nyata mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” sambung politisi muda Sulbar itu.
Rahim menerangkan, pasca gempa lalu, pihaknya di Sulbar masih sangat membutuhkan perhatian atau semacam deskresi yang membutuhkan alokasi viscal karena anggaran sangat terbatas dan tidak memadai untuk mensupport pembangunan di Sulbar.
“Kita berharap, dengan sinergitas berfikir, ide, dan langkah antara DPRD Provinsi dengan BKPRS akan mampu mendorong progressif melakukan upaya lobby ke Pemerintah Pusat guna mendapatkan alokasi anggaran yang lebih proporsional dalam memacu akselerasi pembangunan di Regional Sulawesi, karena posisi atau letak Pulau Sulawesi sangat strategis dan memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar tetapi belum mampu menghadirkan kemakmuran rakyatnya,” ujar pemuda pejuang pembentukan Sulbar itu.
Rahim mengaku, BKPRS bisa duduk bersama dengan DPRD dalam region Sulawesi, maka tekanannya akan semakin kuat.
Menurutnya, tidak mungkin ada percepatan apalagi lompatan-lompatan pembangunan bisa dicapai kalau hanya mengandalkan APBD murni.
Karena itu kata dia, BKPRS sebagai wadah diskusi, curah gagasan sekaligus wadah perjuangan para Gubernur se Sulawesi, harus didukung penuh.
“Kami berharap Ibu Ketua DPRD Sulsel menginisiasi para pimpinan DPRD se-Sulawesi agar bisa duduk bersama dengan ketua umum dan jajaran BKPRS untuk memperkaya gagasan dan solusi percepatan pembangunan daerah khususnya regional Sulawesi, karena DPRD Sulteng telah menyatakan kesiapan,” ujarnya.
“Dan saya kira Sulawesi lain juga akan memberikan respon positif. Kami rindu ingin duduk bersama para pimpinan DPRD se-Sulawesi dan tentu juga para Gubernur-gubernur kita di Sulawesi, termasuk kita membicarakan bagaimana investasi bisa lebih banyak masuk di wilayah Sulawesi,” tutupnya. (*)
