ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Komitmen wujudkan pemerintahan desa yang berintegritas. Kinerja kepala desa baru diatensi utamanya terkait penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Desa.
Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menuturkan kepala desa baru tidak boleh larut dalam euforia kemenangan, tetapi harus terus bekerja sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada.
“Tuntutan tugas harus tetap berjalan. Tiga bulan kedepan harus menyelesaikan tugas pertama yaitu penyusunan RPJMD Desa untuk menyusun program kedepan, kalau lewat akan menjadi temuan,” ucapnya pada Pembekalan/Pelatihan Awal Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih 2022, di The Novena Hotel, Selasa, 10 Januari.
Lebih lanjut ia mengatakan penyusunan RPJMD Desa harus Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone, kemudian harus sinkronkan dengan program prioritas nasional.
“Seperti penurunan angka stunting, penanganan anak putus sekolah di desa, dimana secara nasional kita direkomendasikan oleh Unicef sebagai kabupaten peduli anak putus sekolah,” tuturnya.
Kemudian ia juga meminta Bumdes harus berdaya saing dan berdaya guna dengan memanfaatkan potensi desa dan sumber daya manusianya.
“Kita dorong penciptaan desa wisata yang diakui secara nasional. Karena desa wisata ini menjadi program nasional dan ketika kita bisa ciptakan itu akan menjadi perhatian Kementerian Pariwisata,” ujarnya.
Penanganan kemiskinan ekstrem juga harus menjadi hal utama karena kebanyakan ini terdapat di desa, konsistensi terhadap pemberian BLT Dana Desa, meskipun ada penurunan dari 40 persen menjadi 25 persen.
Jadi jangan lewat dari 25 persen penganggaran BLT Dana Desa. Harus ada data by name by adres untuk penerima bantuan. Olehnya setiap Desa harus membuat rangking kemiskinan masyarakat di desa, jadi mudah ketika ada bantuan.
“Dan setiap bulan dievaluasi agar bisa tepat sasaran ini bantuan. Dan hal ini sangat bisa dilakukan desa karena dia paling tahun keadaan masyarakatnya,” ujarnya.
“Diharapkan semua bantuan tidak tumpang tindih, jangan berikan bantuan kepada yang sudah menerima, jadi hati-hati merekomendasikan calon penerima,” lanjutnya.
Selama ini dana desa yang diterima Kabupaten Bone besarnya sekitar Rp2,3 triliun yang sudah diterima, dan ia telah menyampaikan agar ini jangan ditarik tetapi harus ditambah karena ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Diharapkan ini memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dan pembangunan di desa, jadi tidak semua pembangunan adalah fisik, tetapi juga bisa pembangunan ekonomi.
“Kalau mau jadi desa mandiri bangun sinergitas yang baik dengan semua stakeholder,” tuturnya.
Ia juga meminta untuk seluruh kepala desa melakukan rekonsiliasi dengan lawan politik jangan berkepanjangan. Karena kalau ini berlarut-larut akan bermasalah atau jadi benalu dalam menjalankan pemerintahan.
“Kalau sudah diajak satu dua kali dia tidak mau tinggalkan. Kuasai seluruh aturan tentang pemerintah desa jangan bertindak di luar ketentuan, jalankan juklak penggunaan anggaran desa jangan keluar dari situ dan kita wujudkan pengelolaan dana desa dengan baik sehingga bisa memenuhi syarat good goverment,” bebernya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, Andi Gunadil Ukra menuturkan pihaknya terus mengupayakan agara bagaimana seluruh kepala desa baru bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana menjalankan pemerintahan diawal jabatan.
Pemahaman yang ditanamkan utamanya terkait manajemen pemerintahan desa, manajemen keuangan desa, pengelolaan aset desa serta keterlibatan aparat desa dalam perwujudan kesejahteraan sosial.
“Jadi yang kita latih dan libatkan itu 142 Desa terpilih pada pilkades serentak tahun lalu, yang baru dilantik pada 30 Desember 2022 lalu,” tuturnya. (*)
