ENEWS, POLMAN ••》Sebanyak 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp3,3 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa, KAUR, dan Kasi desa.
Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) BKK yang dihadiri Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat (13/3/2026).
Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulbar atas komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan aparat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Ini komitmen luar biasa dari Pak Gubernur. Sejak masa kampanye beliau sudah menyuarakan program ini. Walaupun situasi fiskal terbatas dan APBD juga terdampak, beliau tetap menunjukkan kepedulian kepada aparat desa,” ujar Samsul Mahmud.
Menurutnya, program tambahan penghasilan bagi perangkat desa seperti ini belum pernah ada sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memotivasi aparat desa dalam menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.
Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat desa menjalankan program tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku.
“Program ini sangat baik, tetapi harus dilaksanakan sesuai juknis agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengatakan program tambahan penghasilan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk memperhatikan kesejahteraan aparat desa.
Menurutnya, kepala desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.
“Kepala desa gajinya kecil, sementara tanggung jawabnya besar. Karena itu sebagai bentuk komitmen, program tambahan penghasilan ini kita hadirkan,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan program tidak dipersulit dengan terlalu banyak persyaratan, sehingga seluruh desa dapat menjalankannya dengan baik.
“Yang penting datanya benar, terutama data kemiskinan dan stunting,” jelasnya.
Program BKK tersebut juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
Di akhir kegiatan, Suhardi Duka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.
“Sinergi dan kolaborasi ini harus terus kita jaga demi masyarakat Polman dan Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (Hasbi Waluyo)
