.
ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Kondisi keuangan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat yang saat ini mengalami defisit membuat wakil ketua DPRD majene Adi Ahsan angkat bicara.
Tak tanggung-tanggung dirinya menegaskan tidak akan memasukkan pokir tahun 2023.
“Saat ini Kabupaten Majene sedang defisit 49 miliar ini jadi saya memilih untuk tidak memasukkan pokir di tahun ini walaupun pokir itu diamanatkan dalam undang-undang termasuk dalam permendagri pasal 78 huruf I pokok-pokok fikiran menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD,” tegasnya saat ditemui di kediamannya, Kamis (26/1/2023).
Ia menjelaskan, mengacu pada undang-undang tersebut, anggota DPRD yang melaksanakan reses itu dapat menyerap aspirasi masyarakat dan dituangkan kedalam pokok-pokok fikiran.
“Walaupun saya dianggap melanggar ketika tidak memasukkan pokir di tahun ini saya nantinya akan jawab karena ada masalah yang harus kita kompromi bersama mengingat daerah kita saat ini defisit 49 miliar,” terangnya.
Dikatakan, jika kita tidak menahan diri dalam proses belanja, Majene akan semakin terperosok.
“Karena kalau daerah kita defisit bukan bupati dan DPRD yang rugi karena tetap jalan gajinya. Jadi siapa yang dirugikan sudah tentu publik atau masyarakat,” tuturnya.
Ia menyebut tidak memasukkan pokir adalah bentuk sindiran agar semua pihak memikirkan daerah ini.
“Kalau kita semua bernafsu memasukkan belanja, tidak ada yang dapat mengontrol kita semua, lalu apa yang akan kita lakukan hari ini dan hari yang akan datang? Jadi kerugiannya pada kebutuhan publik dan defisit 49 milyar hari ini akan bertambah di akhir Desember tahun 2023 nanti,” jelasnya.
“Sudah pasti yang dirugikan adalah masyarakat. Kemudian saya tidak ingin bicara ke yang lain karena saya bicara bukan atas nama lembaga melainkan atas nama pribadi sebagai anggota DPRD,” sambungnya.
Dirinya menegaskan, keputusan tersebut sebagai bentuk sindiran ke pihak lain.
“Terserah mau dibawa kemana, ke kamar kami di DPRD atau ke kamar sebelah yaitu Pimpinan Daerah, yang jelasnya saya tidak ingin dijadikan bagian dari kesalahan akhir Desember mendatang,” tandasnya.
Ia mengajak untuk kemudian mengontrol semua kebijakan di 2023.
“Jangan sampai program tahun 2023 berbau kepentingan semua, maksudnya yang menikmati untuk kepentingan kelompok tertentu saja, walaupun langkah yang saya lakukan akan berdampak konsituen terhadap diri saya tetapi saya akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada kondisi keuangan yang harus kita normalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan tidak memasukkan pokir di tahun 2023 adalah bentuk sindiran agar semua mampu menahan diri.
“Sehingga defisit daerah kita mampu kita atasi secara bersama-sama,” pungkasnya.
Jurnalis: Arfan Renaldi
Editor: Abdul Muhaimin
,
