ENEWS, MAKASSAR ••》Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Sulawesi, Aqil Abdan Syakuran, menegaskan komitmen mahasiswa untuk mengawal persoalan masyarakat melalui hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) perdana yang digelar di Hotel Alauddin, Makassar.
Aqil menekankan, Rakerwil tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial atau ruang diskusi tanpa tindak lanjut. Hasil forum harus diwujudkan dalam rekomendasi yang dikawal hingga mendapat respons dari pemangku kebijakan.
Rakerwil tersebut diikuti lima perguruan tinggi, yakni UIN Alauddin Makassar selaku tuan rumah, Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Tenggara, Institut STIBA, dan Universitas Indonesia Timur.
Dalam forum itu, peserta menetapkan dua isu utama yang menjadi perhatian bersama, yakni konflik agraria di Sulawesi Tenggara dan ketimpangan akses pendidikan di Sulawesi Selatan.
Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Halu Oleo, Ildam Saputra, menyoroti persoalan sengketa lahan dan ancaman penguasaan tanah adat oleh pihak lain.
Menurutnya, persoalan agraria tidak hanya menyangkut kepemilikan lahan, tetapi juga hak masyarakat adat, kepastian hukum, serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sementara itu, Ketua DEMA Institut STIBA, Muh. Afdal, menyoroti belum meratanya akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas di Sulawesi Selatan.
“Persoalan ketimpangan pendidikan dan konflik agraria di Sulawesi harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin memastikan bahwa hasil kajian dan rekomendasi dari wilayah tidak berhenti di forum ini, tetapi diteruskan kepada Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan agar mendapatkan tindak lanjut dan menjadi bagian dari agenda advokasi organisasi,” tegas Aqil, Kamis (29/10/2026).
Ia juga mendorong kolaborasi antarkampus untuk memperkuat arah gerakan mahasiswa agar lebih terukur. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menghimpun persoalan daerah, menyusun kajian berbasis fakta, hingga menyampaikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan.
Menurut Aqil, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya bersikap kritis, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat.
Dukungan terhadap pelaksanaan Rakerwil turut disampaikan Biro AAKK UIN Alauddin Makassar melalui Dr. Muflih B.F. Ia mengapresiasi terbukanya ruang dialog dan konsolidasi antarmahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Bagi Aqil, keberhasilan konsolidasi tidak diukur dari terlaksananya sebuah forum, melainkan dari sejauh mana hasilnya mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Rakerwil ini harus menjadi awal kerja nyata, bukan sekadar seremoni,” tutupnya.
(Angki Perdana)
