ENEWS, JAKARTA ••》Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan rantai komando penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut dugaan perintah penyadapan bermula dari Listyo Sigit, kemudian diteruskan melalui sejumlah pejabat tinggi Polri hingga dilaksanakan oleh operator.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkap Suyudi sebagaimana dikutip CNN Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut membuka gambaran lebih jauh mengenai konstruksi perkara yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Menurut penjelasan Kapolri, perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp, tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Selanjutnya, nomor telepon yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan pemeriksaan keterkaitan dengan perkara pidana.
Hasil penyadapan kemudian didengarkan, diekspor, dan dibuatkan transkrip sebelum dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga menjadi penerima akhir.
Listyo Diduga Menjadi Penerima Akhir Sadapan
Dalam forum yang sama, Suyudi juga membeberkan dugaan peran Listyo Sigit dalam rangkaian aktivitas tersebut.
Listyo tidak hanya disebut sebagai pihak yang diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, tetapi juga diduga menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan.
“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut,” kata Suyudi sebagaimana diberitakan Detikcom, Jumat (13/11/2026).
Tiga nama lainnya adalah mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, mantan pejabat monitoring Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta.
Penyidik menduga Slamet berperan meneruskan perintah dan laporan hasil penyadapan. Sementara Eko dan Ahrie diduga terlibat dalam penerusan perintah hingga pelaksanaan kegiatan penyadapan.
Data Sadapan Diduga Dihapus
Perkara ini juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan.
Kapolri menjelaskan, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PenLink’s X (PLX) diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
“Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkap Suyudi sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Penghapusan data tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan dugaan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Kasus ini disebut terungkap setelah adanya kecurigaan internal terhadap aktivitas penghapusan data dan pembubaran grup komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
Sasaran Tidak Hanya Presiden
Dalam perkembangan penyidikan, polisi juga mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah kelompok yang disebut dalam materi penyidikan meliputi pejabat negara, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, mahasiswa, hingga kalangan media dan pengusaha.
Namun, Kapolri menegaskan bahwa pihak-pihak yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan tidak otomatis terlibat dalam tindak pidana.
Dengan demikian, penyebutan nama maupun institusi tersebut harus dipahami sebagai bagian dari materi penyidikan, bukan bukti keterlibatan mereka dalam perkara.
DPR Minta Motif dan Dalang Diungkap
Perkembangan kasus tersebut turut menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Kapolri, parlemen meminta agar penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka.
DPR mendorong pengungkapan secara menyeluruh mengenai siapa yang memerintahkan penyadapan, apa motif di balik aktivitas tersebut, serta untuk kepentingan siapa hasil penyadapan digunakan.
Komisi III juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh dugaan tindak pidana yang muncul dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan Listyo Sigit sebagai salah satu tersangka pada 3 November 2026. Penetapan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Perkembangan terbaru hingga 13 November 2026, tiga tersangka menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, sedangkan Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kondisi kesehatan.
Meski Kapolri telah membeberkan dugaan alur perintah dan peran masing-masing tersangka, seluruh tuduhan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan. (Redaksi)
