Oleh: Arsyad
Di tengah semangat membangun sumber daya manusia unggul, perguruan tinggi memegang peran vital dalam mencetak generasi masa depan bangsa.
Namun, realitas di lapangan memperlihatkan kesenjangan mencolok antara kampus negeri dan swasta dalam hal perhatian dan dukungan dari pemerintah.
Kampus swasta yang jumlahnya mendominasi dunia pendidikan tinggi Indonesia terkesan dibiarkan berjuang sendiri.
Dalam banyak aspek, mereka tak ubahnya seperti anak tiri dalam rumah besar kebijakan pendidikan tinggi nasional.
Dukungan anggaran, fasilitas, hingga kebijakan afirmatif lebih banyak digelontorkan ke perguruan tinggi negeri.
Kampus negeri mendapatkan dana operasional langsung dari negara, kuota program beasiswa yang besar, serta akses terhadap penelitian dan pengembangan yang difasilitasi penuh.
Sementara itu, kampus swasta harus memutar otak dan tenaga untuk bertahan hidup—mengandalkan iuran mahasiswa, berkompetisi memperebutkan dana hibah yang terbatas, dan sering kali dipinggirkan dalam pengambilan kebijakan.
Padahal, kampus swasta memikul beban dan misi yang tidak kalah berat.
Mereka menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani kampus negeri, memberikan kesempatan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak terserap di perguruan tinggi negeri, serta turut mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas.
Mengapa kontribusi ini tidak dibarengi dengan perlakuan yang adil?
Tak jarang, kampus swasta harus menghadapi standar akreditasi dan administratif yang sama ketatnya dengan PTN, namun dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas.
Pemerintah menuntut kualitas, tetapi tidak memberikan cukup fasilitas. Ironisnya, ketika terjadi masalah atau krisis, kampus swasta sering kali menjadi pihak pertama yang disalahkan seolah mereka adalah aktor pinggiran dalam sistem pendidikan nasional.
Sudah waktunya pemerintah berhenti memandang kampus swasta sebagai pelengkap atau sekadar penyerap kelebihan pendaftar. Mereka harus diakui sebagai mitra strategis dalam pembangunan pendidikan tinggi. Ini bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal logika pembangunan.
Indonesia tidak akan mungkin mencetak generasi emas jika hanya bergantung pada segelintir perguruan tinggi negeri.
Kampus swasta tidak butuh belas kasihan, tapi butuh perlakuan yang setara.
Perlu ada kebijakan yang berpihak, dukungan anggaran yang proporsional, dan regulasi yang realistis. Pemerintah harus hadir, bukan sekadar hadir di atas kertas, tetapi nyata dalam kebijakan dan anggaran.
Karena sesungguhnya, masa depan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya ada di kampus negeri, tetapi juga tumbuh di kampus-kampus swasta yang selama ini terus berjuang dalam senyap.
