banner 728x250 . banner 728x250

HMI Majene Nilai Kinerja Bupati Ast Aris Buruk

Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Majene, Sulawesi Barat melakukan aksi demonstrasi. (Dok. Enews)

ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Majene, Sulawesi Barat melakukan aksi demonstrasi di dua tempat yang berbeda yaitu bundaran pertokoan Majene dan di depan kantor bupati Majene, Senin (2/1/2023).

Dalam pantauan Enewsindonesia.com, terlihat para demonstran menyampaikan orasinya secara bergantian dengan diwarnai pembakaran ban bekas.

banner 728x250

Mereka menilai bahwa Kabupaten Majene yang telah dinahkodai Ast Aris selama dua tahun dipenuhi begitu banyak masalah yang tidak tuntas dan kinerjanya tidak maksimal.

“Pemerintahan Kabupaten Majene yang dipimpin Ast Aris selama dua tahun terakhir belum dapat menyelesaikan masalah dan sangat kontroversial dengan visi misi yang dipakai sebagai tagline Majene Rumah Kita,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aspin Ananta dalam orasinya.

Korlap menjelaskan bahwa penilaian itu ditinjau dari realitas yang ada di lapangan mulai dari pembangunan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan.

“Hingga peraturan daerah dan peraturan bupati yang tidak jelas orientasinya, untuk apa?” Ucapnya.

Adapun tuntutan para demonstran tersebut sebagai berikut;

1. Menagih visi misi bupati dan wakil bupati Majene;

2. Mendesak pemerintah daerah untuk membuat Perbup atas dasar hukum perda no.9 tahun 2019 tentang bantuan korban bencana Kabupaten Majene;

Majene darurat banjir dan longsor

Kabupaten Majene, bagian dari pada Jalan Trans Sulawesi yang setiap kalinya terjadi curah hujan yang tinggi selalu mengalami kebanjiran tepatnya di depan SPBU dan sekitarnya dan kejadian longsor di Rangas tentunya berimplikasi pada kemacetan roda dua dan roda empat. Pemerintah Daerah diminta segera menangani kasus dengan serius untuk mempercepat akses jalan;

4. Evaluasi kinerja Dinas Kabupaten Majene.

Meminta kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi setiap kepala dinas.

5. Anggaran devisit.

Meminta Pemda untuk transparansi anggaran pembelanjaan dan pendapatan daerah.

Jurnalis: Arfan Renaldi

Editor: Abdul Muhaimin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *