Mamuju  

Gegara APBD-P, Eksekutif Bakal Boikot Pembahasan RKA OPD

Enewsindonesia.com, Mamuju : Komisi II DPRD Mamuju bakal memboikot pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, jika eksekutif tak mengimplementasikan APBD Perubahan (APBD-P) 2019.

Eksekutif dan legislatif sepakat mengalihkan anggaran pembayaran tenaga kontrak sekira Rp 3 miliar. Alternatif itu ditempuh sebab jika dibayarkan bakal melabrak regulasi. Sebaliknya, jika tidak digunakan, maka anggaran itu menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA).

banner 728x250      
 

Kedua institusi itu pun setuju mengalokasikan anggaran itu melalui kegiatan dan pengadaan barang bagi masyarakat. Musyawarah dan mufakat keduanya lalu dituangkan dalam dokumen APBD-P 2019.

Ironisnya, kesepakatan itu tak terimplementasi. Bahkan, konversi anggaran itu diberi tanda bintang alias diblokir. Kondisi itu membuat Komisi II DPRD Mamuju naik pitam. Di antaranya Ado Mas’ud.

“Kalau memang tidak bisa dikonversi, kenapa tidak dibicarakan sebelum APBD-P ditetapkan. Tiba-tiba dibintang secara sepihak. Seakan-akan eksekutif tidak mengakui itu,” ketus Ado, dalam rapat pembahasan RKA antara Komisi II DPRD Mamuju dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappepan), Jumat 22 November 2019, malam.

Ia menegaskan, sebelum APBD-P 2019 diaktualisasikan, ia tak akan melangsungkan pembahasan RKA. Bukan tanpa alasan, Ado sangsi, jerih payah legislator membahas RKA kembali dilanggar eksekutif.

“Sebelum APBD-P dilaksanakan atau mendapat penjelasan, lebih baik pembahasan RKA tidak dilangsungkan. Tidak ada jaminan apa yang kita bahas, dilaksanakan di APBD 2020 nanti,” bebernya.

Agumen senada dilontarkan Anggota Komisi II lain, Febrianto Wijaya. Menurutnya, polemik itu harus diselesaikan. Jika tidak, itu akan kembali dipertanyakan pada pembahasan selanjutnya. Apalagi, realitasnya APBD-P itu hanya diimplementasikan sebagian saja. Sisanya mangkrak tanpa alasan yang jelas.

“Tidak enaknya kalau kita sebut APBD-P ini gagal perencananya. Jangan sampai kalau APBD 2020 disahkan, tidak dijalankan lagi,” tandas Febrianto.

Sekretaris Bappepan Mamuju, Khatmah Ahmad yang dikonfirmasi usai pembahasan RKA enggan berkomentar lebih jauh.

“Kalau saya sih, tidak bisa berkomentar kalau di situ,” singkatnya.

banner 728x250   banner 728x250   banner 728x250  

Tinggalkan Balasan