ENEWS, MAJENE ••》Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Majene, Jumat (30/10/2026). Massa mendesak pemerintah daerah segera membayarkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tidak membiarkan nasib mereka terus terkatung-katung.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap), Subhan, tersebut juga menyoroti tambahan anggaran daerah, termasuk pengalokasian anggaran untuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
Usai menyampaikan orasi, massa aksi diterima Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan sejumlah anggota DPRD Majene untuk berdialog. Pembahasan berlangsung alot dan sempat diwarnai ketegangan sebelum menghasilkan sejumlah kesepakatan.
Dalam dialog tersebut, Ma’ruf menjelaskan bahwa proses administrasi penggajian PPPK penuh waktu telah rampung. Pembayaran disebut mulai disalurkan ke rekening masing-masing penerima secara bertahap.
“Penggajian PPPK mulai hari ini sudah mulai masuk ke rekening. Kemungkinan ada yang sedikit terlambat karena persoalan di bank yang sudah tutup,” ujar Ma’ruf.
Namun, kepastian penghasilan PPPK paruh waktu masih menjadi persoalan. Jumlah tenaga yang bersangkutan disebut mencapai lebih dari 2.000 orang, sementara penganggarannya belum dipastikan dapat mengakomodasi seluruh penerima.
Dalam penjelasan saat dialog, pembayaran diprioritaskan bagi tenaga yang memiliki riwayat honor dan tidak lolos dalam seleksi atau penetapan PPPK penuh waktu. Sementara tenaga yang tidak memenuhi dasar administrasi tersebut disebut belum terakomodasi dalam skema pembayaran.
Mahasiswa menilai pemerintah daerah perlu memberikan kejelasan mengenai data penerima, mekanisme pembayaran, dan kepastian anggaran agar tidak terjadi ketimpangan di antara tenaga PPPK.
Sebagai tindak lanjut, dialog tersebut menghasilkan kesepakatan penyusunan nota kesepahaman (MoU). Penganggaran PPPK paruh waktu juga akan dibahas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan target seluruh tenaga dapat terakomodasi.
Selain itu, pertemuan lanjutan dijadwalkan Selasa mendatang di DPRD Majene. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa akan meminta data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
“Kami akan meminta data BKPSDM terkait PNS, PPPK penuh waktu, dan paruh waktu. Kami juga akan meminta data siapa saja yang menerima gaji dan siapa yang belum,” ujar Ma’ruf.
Tak hanya persoalan penggajian, PMII Komisariat Unsulbar turut menyoroti penggunaan tambahan anggaran daerah, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sektor pendidikan, kesehatan, serta penyelesaian utang pemerintah daerah.
PMII menegaskan, hasil dialog tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas meja. DPRD dan pemerintah daerah diminta memastikan seluruh kesepakatan ditindaklanjuti melalui keterbukaan data, kepastian penganggaran, dan pembayaran hak tenaga PPPK.
Bagi mahasiswa, kepastian gaji merupakan hak tenaga yang telah mengabdi dan menyangkut keberlangsungan hidup mereka, bukan sekadar persoalan administrasi.
Jurnalis: M. Kamil
