ENEWS, MAJENE — Rapat pemantapan perencanaan pembangunan revitalisasi SD 31 Inpres Rattepadang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Selasa (10/11/2026), diwarnai ketegangan antara Ketua Pelaksana Satuan Pendidikan (P2SP), Kamil, dan Kepala Sekolah, Anwar.
Ketegangan bermula ketika Kamil mempertanyakan pembagian tugas dan kewenangan P2SP kepada pengawas konsultan, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana revitalisasi sekolah.
Kamil mengaku ingin memastikan seluruh unsur pelaksana memahami tugas masing-masing agar pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari petunjuk teknis (juknis).
Namun, pertanyaan tersebut kemudian ditanggapi Anwar dengan menyebut bahwa Kamil ingin menguasai seluruh dana revitalisasi.
“Begini Pak, maksudnya itu dia ingin memegang dana secara keseluruhan,” ujar Anwar dalam rapat.
Pernyataan tersebut dibantah Kamil. Ia menegaskan tidak pernah meminta untuk menguasai seluruh dana, melainkan mempertanyakan apakah kepala sekolah memiliki kewenangan mengendalikan pengelolaan dana dan melakukan pembelanjaan tanpa melibatkan unsur P2SP.
“Saya hanya ingin memastikan, apakah dalam juknis revitalisasi kepala sekolah dibenarkan mengelola dana secara sepihak tanpa melibatkan Ketua P2SP dan bendahara,” tegas Kamil.
Kamil juga mengungkapkan adanya komunikasi melalui WhatsApp dengan kepala sekolah pada malam sebelum rapat. Dalam komunikasi tersebut, menurut Kamil, Anwar menyatakan akan menghapus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) apabila pengelolaan dana tidak berada di tangannya.
“Silakan kita yang ber-PKS kalau kita yang mau kelola dana dan saya tidak bertanggung jawab kalau dana ini dipindahtangankan,” demikian pesan WhatsApp yang dikutip Kamil.
Persoalan lain yang turut dipertanyakan Kamil adalah masuknya material bangunan ke lokasi sekolah tanpa sepengetahuan P2SP.
Ia menilai, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi dan keterlibatan P2SP dalam proses pengadaan serta pengelolaan material pembangunan.
“Saya kaget, kenapa material sudah berada di lapangan tanpa sepengetahuan P2SP. Seharusnya P2SP mengetahui jumlah dan proses masuknya material. Lalu, di mana fungsi kami sebagai P2SP?” ungkapnya.
Kadis Sebut Pengelolaan Dana Menjadi Kewenangan P2SP
Sebelumnya, Kamil mengaku telah mengonfirmasi persoalan pembagian kewenangan tersebut kepada Kepala Dinas terkait, Andi Asraf.
Menurut keterangan yang disampaikan Kamil, Andi Asraf menegaskan bahwa kepala sekolah tidak memiliki kewenangan sebagai pengelola dana maupun pelaksana pembelanjaan. Peran tersebut berada pada P2SP, sementara kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas.
“Dalam juknis sudah jelas dikatakan tupoksi seorang kepala sekolah itu bukan pengelola dana. Perbelanjaan dilakukan penuh oleh P2SP-nya,” ujar Andi Asraf saat dikonfirmasi di kediamannya, Minggu (8/11/2026).
Perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengelolaan dana tersebut akhirnya berujung pada keputusan Kamil untuk mengundurkan diri.
Di hadapan kepala sekolah, pengawas konsultan, konsultan, serta sejumlah guru yang hadir, Kamil secara resmi menyatakan mundur dari jabatan Ketua P2SP.
Keputusan itu diambil karena dirinya tidak ingin terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang menurutnya berpotensi tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
“Hari ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua P2SP. Bagi saya, jika terus dipaksakan, dikhawatirkan pekerjaan ini menjadi sorotan karena menyalahi juknis. Saya tidak ingin terseret dalam pemeriksaan aparat penegak hukum (APH),” tegas Kamil.
Ia menegaskan, persoalan pembagian kewenangan harus diselesaikan sebelum pekerjaan fisik berjalan lebih jauh. Menurutnya, seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. (Redaksi)
