ENEWS, WAJO ••》Kelangkaan BBM kembali dikeluhkan warga di Kabupaten Wajo. Di tengah kondisi tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Wajo, Herman Arif, mendesak pemerintah dan pihak terkait memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Herman secara khusus menyoroti penggunaan surat rekomendasi untuk pengambilan BBM bersubsidi. Ia meminta setiap surat diverifikasi dan penggunaannya diawasi agar tidak menjadi celah penyalahgunaan.
“Surat rekomendasi harus ditertibkan. Pengambilan BBM bersubsidi atas nama sendiri tidak boleh diwakilkan dan hanya dapat dilakukan satu kali sesuai ketentuan,” tegas Herman, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, surat rekomendasi tidak boleh digunakan berulang atau dimanfaatkan pihak lain untuk mengambil BBM atas nama penerima yang tercantum dalam dokumen.
Herman menilai lemahnya pengawasan dapat mengganggu distribusi BBM bersubsidi dan membuat masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh BBM.
“Kita tidak ingin masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM karena ada penyimpangan dalam proses pengambilan dan distribusinya,” ujarnya.
Desakan tersebut muncul setelah Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan stok dan penyaluran BBM di Sulawesi Selatan, termasuk Biosolar, dalam kondisi aman dan mencukupi.
General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama Pemprov Sulsel dan Polda Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (1/9/2026).
“Secara stok dan penyaluran di SPBU maupun di Pertamina dalam kondisi cukup dan lancar. Termasuk saat ini, di Pertamina maupun di SPBU stoknya selalu tersedia,” kata Deny.
Pernyataan stok aman tersebut berbanding dengan keluhan masyarakat di Wajo yang masih kesulitan mendapatkan BBM. Karena itu, Herman meminta pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga mengusut persoalan di tingkat distribusi dan pengambilan.
“Kalau stok dinyatakan cukup, jangan sampai masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya. Ini yang harus kita pastikan bersama, apakah persoalannya berada pada distribusi atau mekanisme pengambilannya,” tegasnya.
Herman mendorong evaluasi menyeluruh penyaluran BBM bersubsidi di Wajo, termasuk pemeriksaan surat rekomendasi dan praktik pengambilan di lapangan.
Ia menegaskan pengawasan harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika kelangkaan mencuat, agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Jurnalis: Andi Ikbal
