ENEWS, POLMAN ••》Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tak kunjung terurai. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman pun mendesak pemerintah membuka secara transparan data pasokan dan distribusi BBM bersubsidi.
Desakan itu disampaikan HMI saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (6/10/2026).
Koordinator Lapangan HMI Cabang Polman, Akbar, mempertanyakan kesesuaian antara kebutuhan BBM bersubsidi dengan pasokan yang diterima masyarakat.
Menurut Akbar, berdasarkan kajian yang dibawa dalam aksi, kebutuhan BBM di Polewali Mandar disebut mencapai sekitar 16 ton per hari. Namun, pasokan yang disebut diterima di lapangan hanya sekitar 8 ton.
“Berdasarkan data yang kami kaji, dalam sehari pasokan BBM di Polewali Mandar sebesar 16 ton, namun faktanya hanya 8 ton,” kata Akbar.
Perbedaan angka tersebut, kata dia, perlu dijelaskan secara terbuka. HMI meminta pemerintah dan pihak terkait membuka data distribusi mulai dari alokasi, realisasi pasokan hingga penyaluran ke SPBU.
Akbar menilai antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU bukan lagi persoalan teknis biasa. Kondisi tersebut telah mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Antrean ini terjadi karena persoalan ketersediaan BBM. Dampaknya dirasakan langsung masyarakat, mulai dari mobilitas hingga kegiatan ekonomi,” ujarnya.
HMI juga menyoroti Surat Edaran (SE) Bupati Polewali Mandar yang mengatur distribusi BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut dinilai belum efektif mengatasi antrean yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
“Surat Edaran Bupati perlu dievaluasi karena tidak dapat menyelesaikan persoalan antrean di sejumlah SPBU di Polman,” tegas Akbar.
HMI meminta evaluasi tidak berhenti pada aturan pembatasan pembelian. Pemerintah dinilai perlu memastikan kecukupan pasokan sekaligus mengawasi distribusinya hingga ke tingkat SPBU.
LPG 3 Kg Ikut Disorot
Selain BBM bersubsidi, HMI turut menyoroti persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram. Gas bersubsidi tersebut disebut sulit diperoleh masyarakat dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat pengecer.
HMI menilai persoalan BBM dan LPG 3 kilogram menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap rantai distribusi barang bersubsidi di Polewali Mandar.
Massa mendesak DPRD bersama pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan membuka data distribusi kepada publik.
Bagi HMI, persoalan antrean tidak cukup dijawab dengan alasan keterlambatan pasokan atau persoalan teknis di SPBU. Selisih antara kebutuhan dan realisasi pasokan, menurut mereka, harus dijelaskan agar publik mengetahui di mana letak persoalannya.
Jurnalis: Hasbi Waluyo
