APBD Polman 2027 Disepakati Rp1,64 Triliun, Ini Lima Prioritas Pembangunan

ENEWS, POLMAN ••》DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,64 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Polman, Minggu (15/11/2026).

Persetujuan itu diambil setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan rancangan anggaran untuk tahun mendatang.

banner 728x250

Dalam hasil pembahasan, pendapatan dan belanja daerah disepakati masing-masing sebesar Rp1.643.516.269.65. Dengan demikian, struktur APBD 2027 dirancang berimbang antara pendapatan dan belanja.

Bupati Polman, Samsul Mahmud, mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar serta panitia khusus (Pansus), yang telah menuntaskan pembahasan anggaran secara maraton.

Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai bentuk kemitraan dan tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Pengabdian kepada rakyat tidak diukur dari panjangnya waktu kita bekerja, tetapi dari seberapa besar ketulusan, tanggung jawab, dan manfaat yang kita persembahkan bagi masyarakat,” kata Samsul.

Bupati juga menegaskan seluruh catatan, saran, dan rekomendasi DPRD diterima secara terbuka oleh pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan APBD.

Penyelesaian pembahasan lebih awal diharapkan mempercepat proses evaluasi pemerintah provinsi, penetapan perda, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan program pembangunan sejak awal 2027.

APBD 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan RPJMD Polman 2025–2029 dengan visi mewujudkan Polewali Mandar yang sehat, cerdas, dan maju berlandaskan nilai agama, budaya, serta berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan anggaran tersebut mengusung tema percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia.

Pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni peningkatan produktivitas sektor unggulan, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan keterbatasan ruang fiskal masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Polman menyatakan akan menerapkan prinsip penganggaran berbasis program agar belanja lebih tepat sasaran.

Pemkab juga berkomitmen menyehatkan struktur belanja dan mengendalikan pengeluaran yang kurang produktif. Kebijakan tersebut diharapkan memastikan APBD 2027 lebih efektif serta memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (HW/*)