ENEWS, POLMAN — Kelangkaan Solar bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mendapat sorotan DPRD Polman. Dewan menduga persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi BBM subsidi yang belum berjalan optimal.
Dugaan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi I dan II DPRD Polman bersama Pemkab Polman, aparat keamanan, pengelola SPBU, dan aktivis HMI, Selasa (15/9/2026).
Anggota DPRD Polman, Muhammad Dinar, menyoroti kendaraan berukuran besar yang disebut rutin mengantre dan mengisi Solar di SPBU, namun tidak terlihat melakukan aktivitas pengangkutan barang di wilayah Polman.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diawasi karena BBM yang diperoleh berpotensi dibawa keluar daerah.
“Harus ada pengawasan ketat terhadap truk yang mengantre setiap hari di SPBU tetapi tidak terlihat bekerja atau mengangkut barang di Polman,” tegas Dinar.
Ia meminta pengawasan tidak hanya dilakukan di SPBU, tetapi juga diperluas hingga jalur perbatasan untuk mengetahui pergerakan kendaraan setelah mengisi BBM subsidi.
Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, juga menyoroti dump truck yang disebut mengisi Solar setiap hari tanpa membawa muatan. Ia juga menyebut adanya angkutan umum yang diduga mengisi BBM dalam jumlah banyak tanpa membawa penumpang.
“Ini penyimpangan yang merugikan masyarakat luas,” kata Amiruddin.
Sorotan lainnya datang dari Ketua Komisi II DPRD Polman, Amir, terkait dugaan peredaran BBM eceran di tengah laut. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri karena nelayan di Kecamatan Tinambung justru mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk kebutuhan melaut.
Polres Polman menyatakan siap melakukan penindakan terhadap pengecer BBM yang terbukti melakukan pelanggaran. Kepolisian juga mendorong pengajuan penambahan kuota BBM kepada BPH Migas.
Sementara itu, Satpol PP Polman menyatakan siap membantu kepolisian dalam pengamanan dan pengawasan SPBU.
Dalam RDP, peserta rapat menyepakati percepatan penerbitan SK Tim Satgas untuk memperketat pengawasan distribusi BBM, termasuk di SPBU dan kawasan perbatasan. DPRD dan pemerintah daerah juga akan mendorong pengajuan penambahan kuota kepada BPH Migas.
RDP turut menegaskan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil jenazah, dan kendaraan pengangkut sampah harus mendapat prioritas pelayanan tanpa harus mengantre.
DPRD Polman berharap pengawasan tersebut dapat mengungkap penyebab kelangkaan Solar subsidi sekaligus memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dugaan penyimpangan distribusi tersebut masih memerlukan pembuktian dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang. (Hasbi Waluyo)
