ENEWS, BONE ••》DPRD Kabupaten Bone menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan komisi di Ruang Rapat Badan Anggaran pada Selasa (23/6/2026). Rapat ini menjadi tindak lanjut tujuh isu yang diusung aliansi mahasiswa Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Bone dalam aksi demonstrasi pada 17 Juni 2026 lalu.
RDPU dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait, Dandim Bone, Kanit Tipiter Satreskrim Polres Bone, serta sejumlah anggota DPRD Bone lintas komisi.
Sementara itu, dari pihak mahasiswa sebagai pihak aspirator turut dihadiri oleh sejumlah aktivis cabang lintas organisasi kemahasiswaan.
Rapat berlangsung cukup alot dengan pembahasan satu per satu isu dan diwarnai hujan interupsi dari berbagai pihak.
KMP Tanpa Papan Proyek, Mahasiswa Minta Transparansi
Mahasiswa menyoroti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang tidak memasang papan proyek, padahal dana bersumber dari APBN sebagai program unggulan Presiden-Wakil Presiden.
“Kenapa harus ada papan proyek, karena ada dalam aturan untuk setiap pembangunan yang menggunakan dana publik dan membutuhkan transparansi,” kata perwakilan mahasiswa di forum.
Dandim Bone Letkol Inf La Ode Muhammad Idrus memberi penjelasan teknis dan transparansi anggaran, namun jawabannya selalu berujung pada alasan kebijakan dan SOP yang bersumber dari pusat.
Pembahasan MBG Tertunda
Agenda tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) ditunda di awal rapat karena Ketua Satgas Percepatan MBG Cabang Bone tidak hadir.
DPRD dan mahasiswa sepakat isu MBG akan dibahas lagi di RDPU lanjutan pada Kamis (25/6/2026).
Tambang Ilegal Marak, DLH Siap Bentuk Satgas
Aspirator menyorot lemahnya pengawasan aparat penegak hukum (APH) terhadap tambang ilegal yang makin menjamur, salah satunya galian C di sejumlah titik Sungai Walannae.
Mahasiswa menyebut dampaknya merusak jalan trans nasional Bone-Wajo di Kecamatan Uloe dan Ajangale, di mana sejumlah titik jalan mengalami abrasi serius hingga kerusakan parah.
Kanit Tipiter Satreskrim Polres Bone Iptu Syamsu Alam mengakui ada hal yang dilematis, namun pihaknya akan turun ke lapangan untuk pendataan menyeluruh dan mengambil langkah hukum.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone menyatakan geram dengan aktivitas tambang ilegal dan siap bersama-sama membentuk Tim Satgas penanganannya.
BBM Subsidi Rawan Disalahgunakan
Mahasiswa menyorot pemberian rekomendasi BBM subsidi oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan/Perikanan. Mereka menilai dinas kurang hati-hati sehingga dimanfaatkan oleh oknum.
A. Sepa mewakili Dinas Pertanian berjanji ke depan data penerima rekomendasi akan dibuka secara transparan lewat format digital yang bisa diakses publik, untuk mengontrol pengambilan BBM agar tidak disalahgunakan.
UHC Prioritas Ditarget Aktif Agustus
Status UHC Prioritas disorot karena belum aktif sejak 2024. Salah satu syaratnya adalah Pemda tidak punya utang ke BPJS, sementara pada 2024 Pemda Bone masih berutang.
Dinas terkait menyatakan kesiapan membayar utang pokok dan menargetkan 80% utang lunas pada Agustus 2026.
Anggota DPRD Muhammad Salam menyoroti lambannya aktivasi, padahal BPJS sudah memberi kebijakan komitmen pembayaran pokok lebih dulu.
Masyarakat Bone menuntut UHC Prioritas kembali aktif pada Agustus 2026.
Tim Ahli Bupati Masuk Agenda RDPU Lanjutan
Isu pengangkatan 17 tenaga ahli Bupati diagendakan akan dibahas di RDPU lanjutan pada Kamis (29/6/2026) mendatang, bersamaan dengan pembahasan tata kelola MBG yang sempat tertunda.
Adapun tujuh isu utama dalam demonstrasi 17 Juni lalu adalah:
1. Tata Kelola MBG
2. Transparansi Anggaran Pembangunan KMP
3. Layanan Dasar UHC
4. Praktek Tambang Ilegal
5. Penyalahgunaan BBM Subsidi
6. Pengangkatan 17 Tenaga Ahli
7. Tempat Hiburan Malam (THM) di sejumlah titik di Kabupaten Bone
Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Bone belum merilis kesimpulan resmi RDPU. Redaksi masih menunggu tindak lanjut konkret dari setiap OPD terkait. (Zul|7)
