ENEWS, MAKASSAR ••》Pegiat literasi dan kemanusiaan, Asad Arifin, menilai demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius akibat dominasi paradigma pembangunan yang lebih mengutamakan investasi dan pertumbuhan ekonomi dibanding perlindungan hak-hak masyarakat.
Menurut Asad, Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat berupa gotong royong, solidaritas, dan jaringan kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat.
Namun, kekuatan tersebut kerap tidak berdaya menghadapi tekanan regulasi, proyek pembangunan skala besar, krisis ekonomi, hingga bencana ekologis.
Ia menilai akar persoalan itu telah terbentuk sejak era Orde Baru pada dekade 1970-an, ketika pembangunan berorientasi modernisasi dijalankan tanpa diimbangi penguatan demokrasi dan otonomi masyarakat.
“Budaya lokal terpinggirkan, sementara pembangunan dijadikan ukuran tunggal kemajuan. Pola ini masih berlanjut hingga sekarang,” ujar Asad, Jumat (29/5/2026).
Asad menyoroti kebijakan hilirisasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berkembang pada era Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, berbagai instrumen hukum, termasuk UU Cipta Kerja, lebih banyak diarahkan untuk memberikan kepastian bagi investasi.
Ia juga menilai arah kebijakan tersebut berlanjut pada pemerintahan Prabowo-Gibran melalui penguatan sejumlah regulasi yang dinilai mempersempit ruang partisipasi publik.
Dampaknya, kata dia, dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat di akar rumput, mulai dari nelayan yang terdampak reklamasi, petani yang kehilangan lahan, hingga buruh yang menghadapi ketimpangan relasi kerja.
“Aksi-aksi protes yang muncul belakangan, termasuk gerakan ‘Indonesia Gelap’, merupakan ekspresi keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak menghadirkan keadilan sosial,” katanya.
Asad menegaskan persoalan yang dihadapi Indonesia bukan semata pergantian rezim pemerintahan, melainkan keberlanjutan model pembangunan yang bertumpu pada investasi, utang, dan akumulasi modal.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memicu konflik apabila ruang partisipasi publik terus menyempit.
Sebagai solusi, Asad mendorong negara menghapus berbagai hambatan hukum dan kelembagaan yang membatasi kelompok marjinal.
Ia juga menekankan pentingnya demokrasi dijalankan sebagai proses partisipatif yang berlangsung setiap hari, bukan hanya saat pemilu.
“Demokrasi harus menjamin akses informasi, ruang dialog, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Negara harus hadir melindungi dan memberdayakan warga, bukan sekadar menjadi fasilitator investasi,” tegasnya.
(Balqis Syahrani)
