ENEWS POLMAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman dan sejumlah Mahasiswa untuk membahas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Ruang Aspirasi DPRD Polman, Selasa (26/8/2025)
RDP ini dihadiri oleh beberapa perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti, GMNI Polman, KAMMI Mandar Raya, PMII Polman dan KOMRAK.
Kehadiran di DPRD Polman menggelar Audiensi karena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Polman dinilai menyusahkan Masyarakat, utamanya yang berpenghasilan rendah.
Salah satu Mahasiswa dalam audiensi tersebut mendesak DPRD Polman untuk menghadirkan Bupati Polman guna memberikan penjelasan terkait kebijakan ini.
Mahasiswa menuntut keterbukaan informasi terkait kenaikan PBB serta melakukan pengkajian dan melakukan sosialisasi ke masyarakat karena banyak warga yang merasa terbebani.
“Kenaikan PBB hingga 100 persen untuk tahun 2025 kami menilai kenaikan PBB tersebut Pemkab Polman tidak berpihak kepada Masyarakat, utamanya yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt.Sekretaris Daerah (Sekda) Polman Ahmad Syaifuddin dalam RDP menjelaskan, bahwa di Polman belum ada kenaikan PBB, namun yang ada adalah penyesuaian.
Mengenai tuntutan adik-adik Mahasiswa, kata Ahmad Syaifuddin, pihaknya belum bisa mengambil keputusan, karena ini harus dikomunikasikan dulu sama Pak Bupati.
“Saat ini kami tidak bisa menyimpulkan karena Bupati sedang ada di Jakarta, kita tunggu dulu Bupati datang baru kita bisa bicarakan terkait kebijakan ini”, jelas Ahmad Syaifuddin.
Wakil Ketua 1 DPRD Polman, Imam Singkarru yang memimpin jalannya RDP, menjelaskan, bahwa tuntutan Mahasiswa, Pemkab Polman belum bisa memberikan penjelasan dan DPRD akan selalu memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Kami DPRD akan mengundang Bupati dalam waktu dekat ini untuk datang di DPRD demi untuk membahas tuntutan Mahasiswa terkait kenaikan PBB,” Pungkasnya.
