Refleksi 100 Hari Kerja, Bupati Takalar Didemo

Foto: Uddin selaku Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa Pemuda Takalar saat berorasi di depan kantor Pemda Takalar. (ENews)

“Takalar Tidak Membutuhkan Kata – Kata, Apalagi Konten Pencitraan. Takalar hanya membutuhkan Aksi Nyata”.

ENEWS, TAKALAR •• Aliansi Mahasiswa Pemuda Takalar (AMPT), menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Bupati Takalar pada, Senin 16 Juni 2025. Mereka menuntut janji Bupati dan Wakil Bupati Daeng Manye dan H Hengky, pada 100 hari kerjanya pasca Pelantikan Periode 2025 – 2030 lalu.

banner 728x250

Dalam pantauan, demonstran membawa spanduk bertuliskan “Takalar Tidak Membutuhkan Kata – Kata, Apalagi Konten Pencitraan. Takalar hanya membutuhkan Aksi Nyata”.

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti Pemerintah Daerah Takalar di bawah kepemimpinan Daeng Manye dan H Hengky yang awal periodenya melakukan pengadaan mobil dinas yang berstatus Slsewa berjumlah 50 unit di tengah efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dalam Instruksi Presiden ( Inpres ) Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres ini menginstruksikan Kementrian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut pengunjuk rasa, 100 Hari Kerja Daeng Manye terlalu banyak kegiatan – kegiatan yang bersifat seremonial yang tidak berdampak langsung kepada kepentingan masyarakat.

“Kita berharap juga bahwa dalam kepemimpinan Bupati Takalar ini membuka lapangan kerja bagi masyarakat Takalar yang dilihat dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan yang paling penting adalah pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat banyak,” kata Uddin selaku Jendral Lapangan dalam orasinya.

Pengunjuk rasa menilai bahwa dalam 100 Hari Kerja kepemimpinan Daeng Manye, belum ada terobosan – terobosan signifikan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Visi yang didengung-dengunkan seperti digitalisasi tidak akan berdampak besar kepada masyarakat.

“Masyarakat hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan rusak, lampu jalan yang saya kira setiap bulan masyarakat membayar pajak 10% , irigasi dan jalan tani,” ujarnya.

Uddin menegaskan, pihaknya akan tetap mengawal roda pemerintahan Daeng Manye dan H Hengky selama satu periode sebagai bentuk check and balance.

“Agar pemerintah tidak hanya sekedar bekerja karena kepentingan individu tetapi untuk masyarakat luas. Demontrasi dan kritikan yang kami berikan ini adalah bentuk kecintaan kami kepada daerah Takalar, karena kritik adalah cinta yang bersembunyi,” tandasnya. (Red)





Tinggalkan Balasan