ENEWS, SINJAI ••》Ratusan warga Dusun Pakokko, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sinjai, Senin (4/5/2026).
Mereka menuntut perbaikan ruas jalan di wilayahnya yang dinilai belum pernah tersentuh pembangunan infrastruktur. Aksi tersebut langsung direspons Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Perwakilan massa diterima Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif di Ruang Pola Kantor Bupati, didampingi Ketua TAPD, Bappeda, serta jajaran Asisten Setdakab.
Dalam pertemuan itu, warga mendesak agar ruas jalan di Pakokko segera diperbaiki dan dijadikan prioritas pembangunan karena kondisinya memprihatinkan dan menghambat aktivitas ekonomi.
“Kami berharap Ibu Bupati memperhatikan kondisi jalan kami. Ini akses utama warga untuk mengangkut hasil bumi seperti cengkeh dan merica,” ujar Jenderal Lapangan aksi, Randi.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Masna (45). Ia mengaku kesulitan beraktivitas saat musim hujan karena jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
“Kalau ke pasar, saya harus berjalan kaki sambil memikul barang. Mobil tidak bisa masuk saat hujan,” katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menegaskan bahwa ruas jalan Pakoko telah masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah, khususnya di Kecamatan Tellulimpoe.
Namun, ia mengakui realisasi perbaikan belum dapat dilakukan tahun ini akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
“Sejak awal kami dilantik, ruas jalan Bulu Kunyi–Pakokko sudah menjadi prioritas. Tetapi karena efisiensi anggaran tahun 2026, belum bisa dikerjakan,” jelasnya.
Ratnawati juga memaparkan bahwa secara umum kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sinjai masih menjadi tantangan, dengan sekitar 53,43 persen ruas jalan di delapan kecamatan dalam kondisi rusak.
Khusus di Tellulimpoe, terdapat tiga ruas yang masuk prioritas, yakni Bonto Kunyi–Pakokko sepanjang 1,9 kilometer, Laha-laha–Pakoko 2,1 kilometer, dan Koro–Pakoko sepanjang 2,4 kilometer.
“Hanya saja, karena keterbatasan fiskal, ruas Bulu Kunyi–Pakokko sepanjang 1,9 kilometer belum bisa kita tangani tahun ini,” tambahnya.
Ia menjelaskan, kemampuan keuangan daerah masih terbatas karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 10 persen dari total APBD, sementara 90 persen lainnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Ratnawati memastikan perbaikan jalan di Pakokko tetap menjadi komitmen pemerintah daerah.
“Insyaallah, jika anggaran memungkinkan, ruas jalan Pakoko akan menjadi prioritas untuk segera dikerjakan,” pungkasnya. (Asrianto)
