ENEWS SINJAI •• Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Malik Zain mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Sinjai untuk membatalkan sewa mobil dinas (mobdin) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Kami harap untuk membatalkan sewa mobil dinas di APBD 2025 dan mengalihkan anggarannya untuk kegiatan lain yang lebih mendesak dan menjadi kebutuhan masyarakat melalui recofusing atau di APBD Perubahan 2025,” terang Malik kepada ENews Indonesia, Ahad (9/3/2025).
Menurutnya, sewa mobdin Belum terlalu mendesak karena kendaraan dinas yang digunakan para Kepala SKPD Kabupaten Sinjai masih layak pakai.
“Anggarannya lebih baik dialihkan kepada hal yang lebih penting dan mendesak, seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan di Sinjai Barat dan jembatan di Pulau Sembilan,” harapnya.
Ia juga berharap Bupati Sinjai untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk segera melakukan penyesuaian melalui recofusing atau Percepatan Perubahan APBD 2025.
“Untuk mengakomodir dan merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai yang telah menjadi kontrak politik dengan masyarakat Sinjai,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Bupati Kabupaten Bone Andi Akmal Pasluddin menolak pengadaan mobdin baru Tahun 2025.
Penolakan pengadaan mobdin baru itu menjadi bagian dari komitmen Wabup kabupaten tetangga Sinjai itu menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan oleh pemerintah pusat.
“Saya relakan dan ikhlaskan anggaran pengadaan mobil Alphard sebesar 1,5 miliar untuk mobdin (wakil bupati) untuk dialihkan ke infrastruktur jalan. Ini penting karena kita sekaligus melakukan penghematan dan refocusing anggaran untuk masyarakat, ” ujar Wakil Bupati Bone, Ahad (9/3/2025).
Keputusan ini juga diambil sebagai respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ yang mengatur Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah.
“Dalam keterbatasan ruang fiskal Kabupaten Bone, pemerintah harus menetapkan yang jelas dalam pembangunan agar setiap anggaran yang digunakan bermanfaat maksimal bagi masyarakat, ” tandasnya.
#Redaksi ENews Indonesia
